Menurutnya, Pasal 22 ayat (3) itu mengandung kejelasan dan kepastian hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Pasal 22 ayat (3) tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pasal 28H ayat (3), (4) UUD 1945,” katanya.
Untuk diketahui, Aditya Rahman, Jefri Rusadi, dan Erlan Basuki memohon pengujian pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Aturan batas minimal luas lantai rumah 36 meter ini menyebabkan para pemohon tidak mampu membeli rumah baik secara tunai maupun dicicil.
Menurut para pemohon, pasal 22 ayat (3) itu dianggap merugikan atau membatasi warga negara miskin atau warga berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Para pemohon adalah pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta yang hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Para pemohon meminta MK membatalkan pasal 22 ayat (3) itu karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Sementara Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) juga memohon pengujian pasal yang sama dengan alasan yang berbeda. APERSI memiliki visi dan misi membantu pembangunan perumahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskin.
Menurut APERSI, luas bangunan 21 meter persegi sangat dibutuhkan oleh kelompok MBR untuk memiliki rumah. Karena itu, pemohon meminta agar Pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang jika tidak diartikan dengan luas lantai paling sedikit 21 meter persegi.
