Banjir, Momentum untuk Klaim Kembali Hak Warga Jakarta
Berita

Banjir, Momentum untuk Klaim Kembali Hak Warga Jakarta

Selama ini hak warga masyarakat telah dirampas, termasuk hak warga Jakarta untuk tinggal dengan aman tanpa takut dihantui tempat tinggalnya terendam air. Karena itu, banjir kali ini merupakan momentum yang tepat untuk menuntut kembali hak warga Jakarta tersebut.

Zae/APr
Bacaan 2 Menit
Banjir, Momentum untuk Klaim Kembali Hak Warga Jakarta
Hukumonline

Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik bertajuk Mencari Solusi Pemecahan Banjir di Jakarta (26/2). "Banjir kali ini merupakan momentum yang tepat untuk meng-klaim kembali hak warga Jakarta," tegas Tigor Nainggolan, salah seorang pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh YLBHI dan LBH Jakarta tersebut.

Menurut Tigor, banjir kali ini selain mengakibatkan kepedihan juga ada hikmahnya. Dengan terjadinya peristiwa ini, warga Jakarta seakan tersadar bahwa selama ini banyak hak-hak mereka yang dirampas oleh pemerintah daerahnya sendiri. Hak tersebut termasuk hak warga untuk menikmati daerah terbuka hijau sebagai daerah resapan air hujan.

Tigor juga mengemukakan bahwa sangat disayangkan kalau selama ini warga lah yang disalahkan pada setiap kali terjadinya banjir di Jakarta. Pemerintah daerah selalu menunjuk hidung warga yang selalu dianggap bandel karena mendirikan tempat tinggal di sepanjang bantaran sungai Jakarta.

Padahal menurutnya, banyak juga di antara bangunan-bangunan milik pemerintah daerah DKI yang dibangun di sepanjang bantaran kali di Jakarta. Ambil contoh bangunan Kantor Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) Jakarta yang dibangun di bantaran kali Ciliwung.

Persoalan korupsi dan ketidakpedulian

Sementara itu, Ketua Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz mengatakan bahwa bencana banjir kali ini bukan semata-mata bencana alam yang terjadi karena marahnya alam kepada manusia. "Bencana banjir kali ini adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia," ujar Wardah.

Menurut Wardah, bencana kali ini melibatkan persoalan korupsi dan ketidakpedulian pemerintah daerah. Korupsi dalam hal ini salah satunya adalah tindakan pemerintah daerah yang dengan mudah meluluskan proyek yang nyata-nyata dapat merusak keseimbangan tata ruang di Jakarta. Padahal tata ruang disusun untuk menjamin Jakarta menjadi tempat tinggl yang layak bagi warganya.

Pemerintah daerah juga seakan menunjukkan ketidakpedualian terhadap warganya yang terjena musibah banjir. Terbukti bantuan yang berasal dari pemerintah daerah datang sangat terlambat hingga hampir lebih dari satu minggu. Untung saja warga masyarakat lainnya saling bahu membantu sesama yang sedang ditimpa kesusahan.

Tags: