UU Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 30: Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang. Pasal 51 Ayat (2): Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 53: Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan. |
Sementara itu, Kuasa hukum keempat penggugat, Irfan Melayu, tidak bersedia berkomentar. Mohon maaf, saya belum bisa memberikan keterangan apapun, karena belum mendapat kuasa resmi dari klien untuk mengeluarkan statement kepada pers, jawabnya ketika dihubungi Hukumonline melalui telepon seluler, Jumat (29/6).
Irfan hanya mengatakan gugatan ini dilayangkan karena tidak ada titik temu antara kliennya dengan para tergugat. Tak ada jalan lain, sehingga mereka (para penggugat, red) harus melakukan upaya hukum, tegas advokat dari Kantor Hukum Irfan Melayu & Associates ini.
Bapepam-LK lebih Berwenang
Dihubungi secara terpisah, pengamat pasar modal Indra Safitri menegaskan bahwa kasus obligasi subordinasi Bank Global ini lebih terkait pada keterbukaan informasi. Jika terbukti, Bank Global jelas melanggar prinsip keterbukaan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, Bank Global juga dianggap menyalahi Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi.
Dan, yang berwenang adalah Bapepam-Lk untuk menyelidikinya. Artinya, si penggugat tidak bisa secara langsung menggugat emiten ke pengadilan. Harus ada tindakan hukum lebih dulu yang dilakukan Bapepam-LK untuk membuktikan bahwa memang ada keterbukaan informasi yang mereka (Bank Global, red) langgar, ujarnya. Ia menyarankan agar para investor menggugat Bapepam-LK terkait keterbukaan informasi ini.
















