Bank Indonesia (BI) merilis kebijakan baru terkait aliran modal di pasar keuangan dalam negeri. Kebijakan itu terdiri dari enam ketentuan, baik dalam bentuk penambahan instrumen maupun penyempurnaan beberapa ketentuan di pasar uang rupiah maupun valuta asing. Namun, BI memastikan kebijakan tersebut tidak mengatur mengenai kontrol devisa (capital control).
Dewan Gubernur BI memutuskan paket kebijakan untuk penguatan manajemen moneter dan pengembangan pasar keuangan, sebagai kelanjutan dari kebijakan perpanjangan profil jatuh tempo (maturity profile) SBI yang mulai diterapkan secara penuh bulan Juni ini. Arah kebijakan ini ditempuh guna merespons dan mengantisipasi berbagai dinamika pasar keuangan, baik yang berasal dari domestik maupun global.
Pjs Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, secara keseluruhan kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, memperkuat stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, yang pada gilirannya mendukung kesinambungan stabilitas makro ekonomi dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi.
“Akan tetapi kebijakan ini bukan merupakan kontrol devisa dan tetap dalam koridor sistem devisa bebas yang secara konsisten dianut Indonesia selama ini,” kata Darmin.
Berikut enam paket kebijakan baru BI:
No | Kebijakan | Implementasi |
1 | Pelebaran koridor suku bunga PUAB overnight (O/N) menjadi BI Rate +/- 100 bps | 17 Juni 2010 |
2 | Penyempurnaan ketentuan mengenai Posisi Devisa Netto (PDN) | 1 Juli 2010 |
3 | Penerapan minimum one month holding period Sertifikat Bank Indonesia (SBI) | 7 Juli 2010 |
4 | Penambahan instrumen moneter non-securities dalam bentuk term deposit | 7 Juli 2010 |
5 | Penerbitan SBI berjangka waktu 9 dan 12 bulan | SBI 9 bulan: Minggu II Agustus 2010 SBI 12 bulan: Minggu II September 2010 |
6 | Penerapan mekanisme triparty repurchase (repo) Surat Berharga Negara (SBN) | Tahun 2011 |
Dijelaskan Darmin, kebijakan pelebaran koridor suku bunga PUAB O/N dilakukan dengan menyesuaikan suku bunga instrumen standing facilities terhadap suku bunga acuan BI Rate. Kebijakan ini ditempuh agar PUAB dapat lebih berkembang sehingga bank-bank dapat memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya melalui transaksi antar bank terlebih dahulu sebelum menggunakan instrumen moneter yang disediakan oleh BI.
Suku bunga Repo O/N (standing lending facility) dinaikkan dari BI Rate + 50 bps menjadi BI Rate + 100 bps dan suku bunga FASBI O/N (standing deposit facility) diturunkan dari BI Rate – 50 bps menjadi BI Rate – 100 bps. Dengan demikian, untuk BI Rate yang saat ini sebesar 6,5 persen maka suku bunga Repo O/N adalah sebesar 7,5 persen dan suku bunga FASBI O/N adalah sebesar 5,5 persen.