Bantuan Hukum Probono Diusulkan Mencakup Kasus Pajak
Berita

Bantuan Hukum Probono Diusulkan Mencakup Kasus Pajak

Sejumlah anggota Baleg mengusulkan perluasan ruang lingkup terkait penerima dan pemberi bantuan hukum serta jenis perkara.

Hukumonline News
Hukumonline News
Fat/Sam
Bacaan 2 Menit
Bantuan Hukum Probono Diusulkan Mencakup Kasus Pajak
Hukumonline

Proses pembahasan awal naskah RUU Bantuan Hukum di Badan Legislasi DPR (Baleg) akhirnya rampung. Selasa (20/4), seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju untuk menjadikan RUU Bantuan Hukum sebagai RUU usul inisiatif Dewan. Selanjutnya, RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Setelah itu, RUU akan dilimpahkan kepada komisi terkait untuk dibahas bersama-sama dengan pemerintah.

 

“Ini sudah menjadi produk usulan kita, meskipun masih banyak ketidaksempurnaan, bisa diselesaikan pada pembahasan bersama pemerintah,” kata Ketua Baleg Ignatius Mulyono seusai rapat panitia kerja.

 

Saat menyampaikan pandangan fraksi, Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Basuki Tjahaya Purnama menilai RUU Bantuan Hukum masih mengusung semangat mempersulit orang miskin untuk mendapat bantuan hukum. Seharusnya, kata Basuki, RUU tidak membatasi pihak yang boleh membantu orang miskin hanyalah kalangan advokat dan paralegal saja.

 

Ia mengusulkan agar kualifikasi pihak yang dapat memberi bantuan hukum cuma-cuma diperluas. Dari kunjungan kerja yang dilakukan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Basuki menemukan bahwa kalangan akademisi dan LSM bisa membantu orang miskin yang terkena masalah hukum. “Nilai filosofi undang-undang ini jadinya tidak ada. Seharusnya bantuan hukum yang dimaksud tidak boleh membatasi siapa saja yang akan membantu,” katanya.

 

Anggota Baleg dari Fraksi PPP, Ahmad Yani mengatakan akademisi dan LSM sebenarnya bisa masuk kualifikasi paralegal sebagaimana diatur Pasal 5. Yani mengakui bahwa Pasal 5 memang tidak memperinci definisi paralegal. Untuk itu, ia mengusulkan agar setidaknya pada bagian penjelasan dipaparkan siapa-siapa saja yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

 

“Hadirnya UU ini tidak mematahkan pihak lain yang memiliki program bantuan hukum kepada orang miskin,” ujar politisi yang juga berlatarbelakang advokat ini.

 

Anggota Baleg lainnya, Ali Wongso Halomoan Sinaga mengusulkan agar kriteria orang yang menerima bantuan hukum bantuan hukum cuma-cuma lebih diperinci. “Tidak cukup hanya orang miskin saja,” tukasnya. Menurut Ali, perempuan dan anak-anak yang teraniaya juga harus disebutkan secara jelas dalam RUU Bankum.

 

Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota Baleg dari Partai Demokrat, meminta agar RUU Bantuan Hukum memperluas jenis masalah hukum yang bisa diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Menurut Didi, Pasal 4 Ayat (4) seharusnya juga menyebutkan selain perkara perdata, pidana dan tata usaha negara, bantuan hukum cuma-cuma juga dapat diberikan untuk perkara perburuhan dan pajak. “Setidaknya perkara seperti ini banyak melibatkan orang miskin,” katanya.

 

Komnas Bantuan Hukum

Ketua Panitia Kerja Dimyati Natakusumah mengatakan pembahasan RUU Bantuan Hukum di Baleg baru berjalan 20 persen. Makanya, ia mengakui bahwa naskah RUU ini belum maksimal. Dimyati berharap pembahasan bersama pemerintah nanti dapat menyempurnakan RUU itu.

 

“Pembahasan baru 20 persen. Masih panjang. Kita rangkum semua masukkan agar RUU menjadi sempurna secara substansi bisa masuk,” mantan Bupati Pandeglang ini menambahkan.

 

Dimyati mengungkapkan, dari hasil pembahasan di Baleg, beberapa substansi penting yang masih perlu didalami antara lain definisi penerima dan pemberi bantuan hukum, ruang lingkup, pembiayaan, sanksi, dan Komisi Nasional Bantuan Hukum. Yang terakhir ini adalah pengembangan dari Badan Bantuan Hukum yang tercantum pada naskah RUU versi awal. “Komnas Bantuan Hukum ini sendiri bersifat fungsional. Artinya, bisa dibentuk di seluruh kabupaten/kota jika diperlukan,” ujarnya.

 

Sebelumnya, kepada hukumonline, Ketua Baleg Igantius Mulyono menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Nasional Bantuan Hukum akan merangkul pos bantuan hukum yang telah ada. “Sistem kerja dari Komisi Nasional Bantuan Hukum ini adalah dengan merangkul dan memberdayakan seluruh pos bantuan hukum yang sudah ada saat ini,” paparnya.

 

Komisi ini, kata Ignatius, bukan sebagai pelaksana langsung dari pemberian bantuan hukum. Komisi, lanjut Ignatius, hanya berperan sebagai pembuat aturan main bagi para lembaga bantuan hukum yang ada dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Komisi juga akan menjadi pengatur soal anggaran yang akan diberikan kepada pos atau lembaga bantuan hukum.

 

“Komisi Nasional Bantuan Hukum yang akan mengatur alokasi dana yang akan diberikan kepada pos bantuan hukum yang sudah ada. Termasuk biaya operasionalisasi,” tambahnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info