“Sayangnya pemeriksaan tersebut gagal diteruskan ke tingkat penyidikan dan memutuskan untuk memberikan sanksi administratif saja,” ungkapnya.
Arman menilai bahwa hal ini disebabkan karena locus dan tempus delicti untuk mengusut insider trading tidak sama dengan pidana konvensional. Selain itu, sifatnya yang paperless dan wireless menyebabkan sulitnya pembuktian di pengadilan. Ditambah lagi dengan mudahnya para pelaku menyembunyikan barang bukti.
Dia menilai sanksi yang diatur dalam Pasal 104 UU Pasar Modal juga relatif ringan, yaitu pidana penjara 10 tahun dan denda Rp15 miliar. Sanksi ini belum memadai untuk menjerat pelaku mengingat keuntungan yang diperoleh dalam insider trading jauh lebih besar.
“Denda maksimal belum seberapa dibanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku,” tegasnya. Pasalnya, dalam sehari, nilai transaksi di bursa bisa mencapai empat sampai lima triliun rupiah. Sehingga, sanksi itu jauh lebih ringan dibanding dengan keuntungan yang diperoleh.
Ketinggalan jaman
Pendapat tersebut diamini Indra Safitri, Konsultan Hukum Pasar Modal. Indra menyatakan bahwa pembuktian mengenai insider trading sangat sulit. Hal ini dikarenakan modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku sudah sangat canggih. Sedangkan, UU Pasar Modal tidak mengatur mengenai sistem pengawasan dan sanksi yang berat.
“UU Pasar Modal saat ini sudah jauh tertinggal. Hal ini wajar saja, karena undang-undang itu kan dibentuk ketika pasar modal di Indonesia masih sederhana. Sekarang, pasar modal sudah sangat canggih. UU Pasar Modal tidak bisa mengakomodir kebutuhan industri saat ini,” ujarnya.
Indra mencontohkan modus operandi yang baru dalam insider trading yang belum diatur dalam UU Pasar Modal adalah misleading information, insider trading dalam Initial Public Offering (IPO).
