Adapun hal lain yang melemahkan penegakan hukum insider trading adalah adanya pengaruh politik dalam perdagangan saham sehingga real market yang diinginkan tidak ada. Sebagai contohnya dalam kasus Krakatau Steel dan Garuda Indonesia dalam melakukan IPO.
Dia mencontohkan, dalam kasus IPO Krakatau Steel dengan harga jual per lembar saham terlalu murah, memicu IPO Garuda Indonesia dipatok terlalu tinggi. Alasan dari pemerintah, karena tidak mau bernasib sama dengan Krakatau Steel. Meskipun pihak underwriter sudah memperingatkan Garuda, tetapi tetap saja peringatannya tidak digubris. “Akibatnya, bisa dilihat sendiri kan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, keduanya menyarankan untuk memperbesar nilai denda yang menjadi sanksi. Kemudian, UU Pasar Modal mengadaptasi UU No 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Namun, Nurhaida tidak melihat perubahan UU Pasar modal maupun peraturan Bapepam-LK sebagai solusi pengungkapan insider trading. Menurutnya, yang penting adalah mendorong kemampuan pembuktian petugas berwenang.
“UU Pasar Modal saya rasa sudah mengatur dengan baik. Di peraturan pasar modal lain juga sudah lebih dirinci, apa yang dimaksud insider trading, transaksi apa yang dipebolehkan dan tidak diperbolehkan. Peraturan itu saya rasa sudah cukup. Terpenting, kita tetap melakukan proses pembuktian sesuai peraturan yang ada sebab perbaikan bukan pada regulasi tapi lebih ke upaya pembuktiannya,” kata dia.
















