Muhammad Ainun Komarullah, atau yang akrab disapa Komar, dinyatakan bebas pada Senin (9/3) setelah menyelesaikan masa pidana selama enam bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1059/Pid.Sus/2025/PN Bdg tertanggal 12 Februari 2026.
Sebelumnya, Komar ditangkap dan diadili di Bandung atas dakwaan unggahan yang dianggap menyebabkan kerusuhan di DPRD Jawa Barat pada Agustus lalu. Perbuatan tersebut didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam amar putusannya, majelis hakim PN Bandung menyatakan Komar bersalah melakukan tindak pidana turut serta mendistribusikan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Baca Juga
- Ini Pengaturan Soal Pinjol dalam UU ITE Baru
- Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru
Menjelang kebebasannya, Komar sempat menyampaikan kepada penasihat hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung bahwa ia merasa sangat bahagia dapat keluar dari rumah tahanan sebelum Lebaran. Ia berharap dapat merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga di rumah.
“Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Alih-alih disambut keluarga, Komar justru kembali berhadapan dengan proses hukum baru. Ia didatangi penyidik dari Polrestabes Surabaya tepat di hari kebebasannya,” tulis LBH Bandung dalam keterangan resminya, Selasa (10/3).
Diduga, Komar telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Oktober 2025. Namun selama itu, menurut pihak kuasa hukum, tidak pernah ada informasi mengenai kelanjutan kasus tersebut. Komar mengaku terkejut ketika tiga orang penyidik mendatanginya dengan membawa surat perintah penangkapan sekaligus pelimpahan tahap dua ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya.
