Pesawat Batavia Air masih bisa menghiasi lalu lintas udara. PT Metro Batavia, perusahaan yang mengelola maskapai penerbangan nasional ini baru saja lolos dari jerat pailit. Dalam sidang yang digelar Rabu (30/6) kemarin, majelis hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat menolak permohonan pailit yang diajukan Lufthansa Technic AC.
Seluruh permohonan pemohon ditolak majelis hakim pimpinan Tjokorda Rai Suamba. Sebab, majelis menilai menilai unsur mempunyai dua atau lebih kreditur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) tidak terpenuhi. Sehingga unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan permohonan harus ditolak secara keseluruhan.
Metro Batavia dimohonkan pailit oleh Lufthansa karena utang yang tertunggak sebesar AS$4.421.596,83. Versi Lufthansa, utang tersebut sudah jatuh tempo sesuai perjanjian tertanggal 19 april 2007 dan 12 Mei 2008. Kedua perjanjian ini pada dasarnya mengatur jasa perawatan dan perbaikan mesin pesawat yang dipakai Batavia Air.
Pada 16 Desember 2009 lalu, kuasa hukum Lufthansa, firma Rodyk and Davidson LLP yang berkedudukan di Singapura, mengirimkan surat yang pada intinya meminta Batavia melunasi utang paling lambat 23 Februari 2009. Pihak Batavia memberi tanggapan pada hari yang sama melalui surat elektronik (email). Surel yang dikirim pada intinya menginformasikan Batavia belum dapat melunasi utangnya secara sekaligus karena sedang mengalami kesulitan aliran dana.
Lufthansa kembali melayangkan somasi pada 9 April 2010, namun tidak ada tanggapan dari pihak Batavia. Setelah upaya tersebut tidak berhasil, Lufthansa akhirnya melayangkan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Cuma, untuk membuktikan utang sesuai syarat dalam UU Kepailitan tidak mudah. Lufthansa harus mencari kreditur lain.
Diperoleh informasi, selain kepada Lufthansa, Batavia diduga memiliki utang kepada Abacus International Ltd sebesar AS$766.611.144. Dalam surat tertanggal 13 April 2010, Abacus menerangkan bahwa benar memiliki piutang yang telah jatuh tempo. Bahkan, pada 13 September 2007 Abacus melayangkan surat kepada Batavia meminta penyelesaian utang.
Namun, berdasarkan keterangan kuasa hukum Batavia Raden Catur Wibowo, utang Batavia kepada Abacus telah lunas. Batavia dan Abacus sudah mengadakan negosiasi untuk proses pembayaran utang. Dari hasil negosiasi, Batavia harus membayar 25% dari nilai yang disepakati yaitu AS$91.000. Batavia telah membayar lunas dalam empat tahap pembayaran seperti yang dijanjikan.
Lunasnya utang Batavia kepada Abacus menjadi alasan majelis hakim menolak permohonan Lufthansa. Majelis membenarkan pada awalnya Batavia mempunya utang kepada Abacus. Namun, Batavia sudah melunasi sehingga Abacus tidak lagi berkedudukan sebagai kreditur Batavia.
Sebaliknya, kuasa hukum Lufthansa, Immanuel A Indrawan, tidak puas atas putusan hakim. “Kami mempunyai bukti-bukti yang membuktikan sebaliknya,” tukasnya. dia mengaku memiliki bukti yang memperlihatkan bahwa utang belum dibayar lunas.
Immanuel belum bisa memutuskan upaya hukum lanjutan yang akan dilakukan. Dia masih akan berkonsultasi dengan kliennya, karena klien yang paling berhak memutuskan untuk mengajuan kasasi atau tidak.
Walaupun selamat dari pailit, Catur masih mempersoalkan tindakan Lufthansa yang memohon pailit atas Batavia. Dia menduga ada iktikad tidak baik untuk menjatuhkan Batavia. Utang Batavia kepada Abacus jelas-jelas sudah lunas. Namun Lufthansa masih menariknya sebagai kreditur lain.
Catur juga menegaskan bahwa Batavia bukan tidak mampu membayar. “Kami bukan tidak mampu membayar, tetapi tidak mau bayar,” tukasnya. Pasalnya, Lufthansa memberikan harga sewenang-wenang dan menetapkan bunga sepihak.
Kalau begitu, perseteruan ini bakal berlanjut ke Mahkamah Agung?
