Sebelumnya, GMF dan Batavia menandatangani perjanjian Long Term Agreement pada 16 April 2003. Perjanjian itu kemudian diamandemen dengan Long Term Aircraft Maintenance Agreement pada 5 September 2006. Berdasarkan perjanjian itu, Batavia Air meminta GMF untuk melakukan perawatan dan perbaikan mesin pesawat, penjualan spare part, penyewaan tools, dan penggunaan tenaga kerja GMF. Nilai kontraknya adalah AS$ 1,191 juta. Namun hingga jatuh tempo dan digugat ke pengadilan, Batavia tak jua membayar kewajibannya pada GMF.
Dalam jawabannya, Batavia mengakui berutang namun membantah tudingan ingkar janji. Pasalnya, Batavia sebenarnya memiliki itikad baik untuk membayar utang secara bertahap sesuai dengan kemampuan Batavia. Namun GMF menolak tawaran itu. Hal itu sesuai dengan notulensi rapat Batavia dan GMF pada 27 Agustus 2008. Selain itu, menurut Batavia GMF sendiri belum menyelesaikan claim engine 857854.
Menurut majelis hakim, perjanjian pokok Batavia dan GMF telah dilaksakan sesuai dengan item order pekerjaan dan telah jatuh tempo. Jika tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 1243 jo Pasal 1238 KUHPerdata, Batavia terbukti wanprestasi. Apalagi Batavia sendiri mengakui adanya utang. Bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tergugat wajib memenuhi kewajiban sebesar AS$ 1,191 juta.
Usai bersidang, kuasa hukum Batavia, Samuel L. Tobing, tidak bersedia memberikan komentar pada hukumonline. Sementara kuasa hukum GMF, Aridarmo Subagio menyatakan puas atas putusan hakim. Pertimbangan hakim sudah sangat tepat, ujarnya saat dihubungi melalui telepon. Menurutnya, GMF berhasil membuktikan Batavia wanprestasi berdasarkan bukti yang diajukan ke persidangan antara lain berupa perjanjian dan tagihan.
Mengenai pengurangan sita jaminan dari tujuh menjadi empat pesawat, Aridarmo menyatakan tidak keberatan. Tidak ada masalah, mudah-mudahan dengan empat pesawat sudah cukup untuk menutup utang Batavia ujarnya.
