Keterlibatan Hakim Agung Andi Abu Ayyub dalam perkara suap mulai terkuak. Itu terjadi tatkala staf kepaniteraan MA Suprapto bersaksi untuk terdakwa Djodi Supratman di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Suprapto mengaku Ayyub pernah meminta penambahan biaya pengurusan kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito menjadi Rp300 juta.
Padahal, dana yang semula disiapkan hanya Rp150 juta. Menindaklanjuti dugaan tersebut, Kabiro Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan, Badan Pengawasan (Bawas) MA tengah memproses dugaan keterlibatan Ayyub. “Pendalaman Bawas masih terus berlangsung prosesnya,” katanya kepada hukumonline, Rabu (23/10).
Ridwan belum mau menanggapi proses lanjutan apa akan dilakukan Bawas MA, apabila menemukan dugaan keterlibatan Ayyub. Namun, sesuai Keputusan Ketua MA No.215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, Ketua MA akan membentuk tim pemeriksa untuk menelusuri dugaan tersebut.
Tim pemeriksa terdiri dari, tiga orang Ketua Muda yang diketuai oleh Ketua Muda Pengawasan dan salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris tim. Tim pemeriksa berwenang mengumpulkan data, informasi, dan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran dugaan pelanggaran hakim agung.
Jika dugaan terbukti atau ditemukan indikasi pelanggaran, sesuai Pasal 8 ayat (6) dan (7), pimpinan MA mengadakan rapat untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan. Jika sanksi yang akan dijatuhkan berupa pemberhentian, maka Ketua MA memerintahkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.
Apabila mencermati Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan No.02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, seorang hakim wajib bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
Kemudian, dalam butir 2.2 ayat (2), hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan tugas atau fungsinya.
Baik dari advokat, penuntut umum, orang yang sedang diadili atau kemungkinkan kuat akan diadili, dan/atau pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili yang patut diduga bertujuan mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.
Dalam sidang perkara korupsi Djodi, staf Pusdiklat MA ini bersama-sama Suprapto diduga menerima suap dari advokat Mario Cornelio Bernardo. Uang itu diberikan Mario agar majelis kasasi memidanakan Hutomo atas perkara penipuan yang dilaporkan Direktur PT Grand Wahana Indonesia (GWI), Koestanto Harijadi Widjaja.
Saat bersaksi di sidang Djodi, Suprapto menerangkan, peristiwa penyuapan itu berawal ketika dirinya dihubungi Djodi untuk meminta tolong mengurus permohonan kasasi atas putusan lepas Hutomo. Staf kepaniteraan MA golongan II/D ini merupakan teman satu angkatan Djodi saat menjadi petugas keamanan di MA.
Suprapto yang juga bertugas sebagai staf di ruangan Ayyub menindaklanjuti permintaan Djodi. Ia menanyakan berapa dana yang disediakan untuk mengurus perkara Hutomo tersebut. Djodi melalui SMS menjawab ada dana Rp150 juta. Selanjutnya, Suprapto menyampaikan permintaan Djodi kepada Ayyub.
Menurut Suprapto, Ayyub tidak langsung menanggapi permintaan Djodi. Berkas kasasi Hutomo masih ada di pembaca satu, Hakim Agung Gayus Lumbuun dan belum diterima Ayyub selaku pembaca dua. Ayyub lalu memerintahkan Suprapto untuk meminta fotocopy memori kasasi yang diajukan penuntut umum.
Setelah itu, Suprapto meletakan fotocopy memori kasasi di meja Ayyub. Ia menyampaikan pihak yang menginginkan Hutomo dihukum telah menyediakan dana Rp150 juta. Ayyub menanggapi akan mempelajari perkara Hutomo terlebih dahulu. Sekitar dua atau tiga hari kemudian, Suprapto kembali menanyakan kepada Ayyub.
Suprapto menyatakan, Ayyub meminta tambahan dana menjadi Rp250 juta. Tak berapa lama, Ayyub kembali meminta tambahan dana menjadi Rp300 juta. Suprapto kemudian menyampaikan permintaan Ayyub kepada Djodi. Sebagaimana permintaan Mario kepada Djodi, Mario ingin kasasi penuntut umum dikabulkan sebelum lebaran.
“Saya tidak bisa menunjukan bukti apa-apa karena hanya omongan bapak (Ayyub) saja. Tidak ada orang lain yang menyaksikan pembicaraan. Tapi, ada hal yang perlu saya sampaikan, saya baru ingat, setelah bapak saya menerima berkas dari pembaca satu, bapak mengatakan berkas tidak bisa dibantu,” ujarnya.
Anehnya, pernyataan Ayyub itu tidak pernah disampaikan Suprapto di penyidikan. Suprapto beralasan, baru mengingat perkataan Ayyub saat di persidangan. Namun, penuntut umum meragukan keterangan Suprapto.
