Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur membenarkan bahwa Badan Pengawasan MA melakukan pemeriksaan terhadap majelis peninjauan kembali (PK) yang melepaskan Sudjiono Timan terkait dugaan korupsi dengan kerugian negara Rp369 miliar. Namun pemeriksaannya dilakukan secara tertutup.
“Masih proses, ya memang ada pemeriksaan hari ini oleh Bawas,” kata Ridwan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (29/8).
Ridwan mengatakan pemeriksaan terhadap majelis PK itu, akibat banyaknya desakan publik dan beberapa laporan yang masuk ke MA. “Sehingga, Ketua MA telah memerintahkan Bawas untuk mendalami putusan itu,” ungkap Ridwan.
Ridwan belum mengetahui kapan hasil pemeriksaan Bawas MA itu bisa direkomendasikan kepada pimpinan MA untuk dijatuhi sanksi. “Tetapi, nanti hasil pemeriksaan Bawas MA direkomedasikan ke pimpinan MA, bisa rekomendasi sanksi ringan, sedang, berat, seperti sanksi pemecatan,” kata Ridwan.
“Kita masih menunggu sikap dari pimpinan MA akan bersikap seperti apa (pemberian sanksinya).”
Ridwan menambahkan materi pemeriksan tidak hanya dari sisi yuridis, tetapi menyangkut unprofessional conduct, termasuk soal adanya dugaan suap atau gratifikasi dari pihak yang berperkara.
Ketua Majelis PK Sudjiono, Suhadi membenarkan bahwa dirinya telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Bawas MA. “Iya, bukan pemeriksaan, tetapi itu sifatnya hanya konfirmasi,” kata Suhadi.
Suhadi mengaku baru hari ini Bawas meminta keterangan majelis PK Sudjiono. “Baru hari ini, tetapi terhenti, mungkin dilanjutkan hari Senin besok,” katanya. Dia sendiri mengaku belum dimintai keterangan oleh Bawas MA. “Saya belum konfirmasi, karena konfirmasinya satu per satu. Jadi saya tidak tahu materi pemeriksaannya,” akunya.
KY pun tengah melakukan investigasi terkait vonis lepas peninjauan kembali (PK) Sudjiono itu. Investigasi itu didasarkan laporan masuk ke KY yang menyatakan adanya praktik suap dan kesalahan prosedural dalam vonis PK Sudjiono Timan.
Sebelumnya, Majelis PK yang diketuai Suhadi (karier) beranggotakan Sophian Marthabaya (hakim ad hoc tipikor), Andi Samsan Nganro (karier), Sri Murwahyuni (karier), Abdul Latief (hakim ad hoc tipikor), mengabulkan permohonan PK Sudjiono Timan. Putusan perkara ini diputus pada 31 Juli 2013 yang otomatis membatalkan putusan kasasi yang menghukum Sudjiono 15 tahun penjara.
Pada Desember 2004, majelis Kasasi yang diketuai Bagir Manan beranggotakan Artidjo Alkostar, Parman Suparman, Arbijoto, dan Iskandar Kamil, menggantikan Abdul Rahman Saleh, telah menjatuhkan vonis 15 tahun dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti Rp369 miliar kepada Sudjiono. Sebelumnya, PN Jakarta Selatan melepaskan Sudjiono.
Sudjiono Timan diputus bersalah karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur utama BPUI dengan cara memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar AS$67 juta, Penta Investment Ltd sebesar AS$19 juta, KAFL sebesar AS$34 juta dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp98,7 miliar sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp120 miliar dan AS$98,7 juta.
Pada akhir 2004, Sudjiono Timan dinyatakan sebagai buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang. Pihak kejaksaan menindaklanjuti status buronnya Sudjiono dengan mempublikasikan fotonya ke berbagai media.
















