MA mengklaim putusan peninjauan kembali (PK) yang melepaskan mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan tak melanggar asas retroaktif (berlaku surut). Sebab, meski kasus Sudjiono terjadi pada tahun 1993-1998, permohonan PK yang diajukan Sudjiono pada Januari 2012 dalam proses hukum yang masih berjalan.
Majelis PK yang diketuai Suhadi mendalilkan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika ada perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Soalnya, konsep melawan hukum (delik) materil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan MK.
“Kita mengganggap putusan MK yang membatalkan delik materil sebagai dasar majelis kasasi memvonis Sudjiono itu lebih menguntungkan terpidana (Sudjiono). Putusan kasasi itu juga tidak salah karena diputus tahun 2004,” kata Suhadi saat dihubungi hukumonline, Jumat (23/8).
Pada akhir Juli 2006, (MK) membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 karena bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, ajaran melawan hukum materiil merujuk pada hukum tidak tertulis berupa kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat tidak dapat lagi digunakan untuk kasus korupsi. Alasannya, MK memandang ajaran itu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (multitafsir)
Suhadi juga membantah jika putusan PK dinilai melanggar SEMA No. 1 Tahun 2012 yang mewajibkan terpidana hadir dalam permohonan PK. Sebab, SEMA mulai berlaku pada 28 Juni 2012. Sementara permohonan PK Sudjiono yang diwakili kuasanya, diajukan pada Januari 2012.
“SEMA berlaku mulai Juni 2012, permohonan PK diajukan Januari 2012, masuk ke majelis April 2012. Dalam kesepakatan kita, kalau pengajuan PK sebelum SEMA itu terbit, boleh diputus meski yang mengajukan kuasanya,” kata Suhadi.
Dengan begitu, lanjut Suhadi, pengajuan PK Sudjiono didasarkan pada KUHAP yang menyatakan permohonan PK bisa diajukan terpidana atau ahli warisnya. Soalnya, SEMA No. 1 Tahun 2012 waktu itu belum berlaku “Dalam persidangan kuasa pemohon Hasdiawati (istrinya) hadir. Istrinya kan dianggap ahli waris,” dalihnya.
