Mantan Panitera MA ini mengakui putusan PK Sudjiono mengacu pada putusan PN Jakarta Selatan yang melepaskan Sudjiono dari segala tuntutan karena menyangkut hubungan perdata. Awalnya pada periode 1993-1997, BPUI meminjamkan uang (kredit) kepada perusahaan-perusahaan lain, mengalami keuntungan. Namun, saat krisis moneter pada 1998, perusahaan itu tak mampu mengembalikan uang itu.
Sementara dalam putusan kasasi yang memvonis Sudjiono 15 tahun penjara lantaran perbuatan itu dianggap perbuatan melawan hukum materiil. Meski dinilai tak melanggar undang-undang karena menyangkut hubungan perdata, tetapi pengeluaran kredit (uang negara) terlalu besar yang dianggapnya tidak sesuai dengan kepatutan, kehati-hatian.
“Perbuatannya memang terbukti, tetapi bukan tindak pidana karena menyangkut hubungan perdata, sehingga putusannya onstlag (lepas). Ini beda dengan perkara yang bebas murni,” tegasnya.
Meski begitu, dia menghargai pendapat publik jika putusan PK dianggap tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi. “Itu terserah penilaian publik, tetapi kita melihat alasan hukumnya seperti itu, agar bisa dimaklumi,” harapnya.
Sebelumnya, Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Juntho mengkritik putusan PK yang melepaskan Sudjiono Timan dari dakwaan. Menurutnya, dilepaskannya Sudjiono pada tingkat PK merupakan musibah dan preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. MA dinilai tidak peka dalam upaya pemberantasan korupsi.
Emerson mengatakan kasus Sudjiono Timan ini bisa dijadikan contoh bagi upaya koruptor lain menghindari proses hukum yang berjalan. Mereka akan melarikan diri ketika vonis dijatuhkan dan mengajukan upaya peninjauan dalam persembunyiannya.
”Vonis bebas Sudjiono Timan ditingkat PK layak dicurigai mengingat pada tingkat kasasi divonis beersalah dan dihukum 15 tahun penjara. Aneh dalam satu institusi yang sama menghasilkan dua putusan yang berbeda,” tuding Emerson.
Dia juga mempertanyakan sikap pengadilan yang menerima permohonan PK yang diajukan para koruptor yang melarikan diri (DPO). Soalnya, dalam SEMA Nomor 6 tahun 1988 – yang diperbarui dengan SEMA No 1 Tahun 2012 – menyebutkan agar pengadilan menolak kuasa hukum dari terpidana yang tidak hadir (in absentia) tanpa kecuali. Artinya pemeriksaan di persidangan PK harus dihadiri terpidana.
