MA mengklaim putusan peninjauan kembali (PK) yang melepaskan mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan tak melanggar asas retroaktif (berlaku surut). Sebab, meski kasus Sudjiono terjadi pada tahun 1993-1998, permohonan PK yang diajukan Sudjiono pada Januari 2012 dalam proses hukum yang masih berjalan.
Majelis PK yang diketuai Suhadi mendalilkan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika ada perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Soalnya, konsep melawan hukum (delik) materil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan MK.
“Kita mengganggap putusan MK yang membatalkan delik materil sebagai dasar majelis kasasi memvonis Sudjiono itu lebih menguntungkan terpidana (Sudjiono). Putusan kasasi itu juga tidak salah karena diputus tahun 2004,” kata Suhadi saat dihubungi hukumonline, Jumat (23/8).
Pada akhir Juli 2006, (MK) membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 karena bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, ajaran melawan hukum materiil merujuk pada hukum tidak tertulis berupa kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat tidak dapat lagi digunakan untuk kasus korupsi. Alasannya, MK memandang ajaran itu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (multitafsir)
Suhadi juga membantah jika putusan PK dinilai melanggar SEMA No. 1 Tahun 2012 yang mewajibkan terpidana hadir dalam permohonan PK. Sebab, SEMA mulai berlaku pada 28 Juni 2012. Sementara permohonan PK Sudjiono yang diwakili kuasanya, diajukan pada Januari 2012.
“SEMA berlaku mulai Juni 2012, permohonan PK diajukan Januari 2012, masuk ke majelis April 2012. Dalam kesepakatan kita, kalau pengajuan PK sebelum SEMA itu terbit, boleh diputus meski yang mengajukan kuasanya,” kata Suhadi.
Dengan begitu, lanjut Suhadi, pengajuan PK Sudjiono didasarkan pada KUHAP yang menyatakan permohonan PK bisa diajukan terpidana atau ahli warisnya. Soalnya, SEMA No. 1 Tahun 2012 waktu itu belum berlaku “Dalam persidangan kuasa pemohon Hasdiawati (istrinya) hadir. Istrinya kan dianggap ahli waris,” dalihnya.
Mantan Panitera MA ini mengakui putusan PK Sudjiono mengacu pada putusan PN Jakarta Selatan yang melepaskan Sudjiono dari segala tuntutan karena menyangkut hubungan perdata. Awalnya pada periode 1993-1997, BPUI meminjamkan uang (kredit) kepada perusahaan-perusahaan lain, mengalami keuntungan. Namun, saat krisis moneter pada 1998, perusahaan itu tak mampu mengembalikan uang itu.
Sementara dalam putusan kasasi yang memvonis Sudjiono 15 tahun penjara lantaran perbuatan itu dianggap perbuatan melawan hukum materiil. Meski dinilai tak melanggar undang-undang karena menyangkut hubungan perdata, tetapi pengeluaran kredit (uang negara) terlalu besar yang dianggapnya tidak sesuai dengan kepatutan, kehati-hatian.
“Perbuatannya memang terbukti, tetapi bukan tindak pidana karena menyangkut hubungan perdata, sehingga putusannya onstlag (lepas). Ini beda dengan perkara yang bebas murni,” tegasnya.
Meski begitu, dia menghargai pendapat publik jika putusan PK dianggap tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi. “Itu terserah penilaian publik, tetapi kita melihat alasan hukumnya seperti itu, agar bisa dimaklumi,” harapnya.
Sebelumnya, Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Juntho mengkritik putusan PK yang melepaskan Sudjiono Timan dari dakwaan. Menurutnya, dilepaskannya Sudjiono pada tingkat PK merupakan musibah dan preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. MA dinilai tidak peka dalam upaya pemberantasan korupsi.
Emerson mengatakan kasus Sudjiono Timan ini bisa dijadikan contoh bagi upaya koruptor lain menghindari proses hukum yang berjalan. Mereka akan melarikan diri ketika vonis dijatuhkan dan mengajukan upaya peninjauan dalam persembunyiannya.
”Vonis bebas Sudjiono Timan ditingkat PK layak dicurigai mengingat pada tingkat kasasi divonis beersalah dan dihukum 15 tahun penjara. Aneh dalam satu institusi yang sama menghasilkan dua putusan yang berbeda,” tuding Emerson.
Dia juga mempertanyakan sikap pengadilan yang menerima permohonan PK yang diajukan para koruptor yang melarikan diri (DPO). Soalnya, dalam SEMA Nomor 6 tahun 1988 – yang diperbarui dengan SEMA No 1 Tahun 2012 – menyebutkan agar pengadilan menolak kuasa hukum dari terpidana yang tidak hadir (in absentia) tanpa kecuali. Artinya pemeriksaan di persidangan PK harus dihadiri terpidana.
