Bawaslu Siapkan Tiga Pilar Pengawasan Jika E-Voting Diterapkan
Terbaru

Bawaslu Siapkan Tiga Pilar Pengawasan Jika E-Voting Diterapkan

Pilar pertama berupa uji kesiapan sebelum tahapan pemilu. Uji tersebut mencakup audit dan sertifikasi independen terhadap kesiapan teknologi, sumber daya manusia, anggaran, hingga masyarakat. Hasilnya akan menentukan apakah suatu wilayah siap menerapkan e-voting atau tidak.

Hukumonline News
Hukumonline News
Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (tengah) dan Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutaqin Pratama (kedua dari kanan) dalam seminar Menakar Konstitusionalitas Penerapan E-Voting di Indonesia di Jakarta, Senin (15/9). Foto: HAN
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (tengah) dan Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutaqin Pratama (kedua dari kanan) dalam seminar Menakar Konstitusionalitas Penerapan E-Voting di Indonesia di Jakarta, Senin (15/9). Foto: HAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mulai menyiapkan instrumen pengawasan jika wacana penerapan pemungutan suara secara elektronik atau electronic voting (e-voting) diterapkan dalam pemilu mendatang.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, wacana e-voting bukan isu baru dalam penyelenggaraan pemilu. Pembahasan tersebut mengemuka seiring penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang tidak hanya membuka diskursus mengenai e-voting, tetapi juga electronic election (e-election), mulai dari pemungutan, penghitungan, hingga rekapitulasi suara secara elektronik.

Menurut Lolly, penggunaan teknologi dalam pemilu pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun, penerapannya membutuhkan fondasi yang kuat, terutama untuk memastikan terpenuhinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Baca Juga:

"Ketika hari ini wacana soal e-voting itu menggelinding, langkah proaktif yang dilakukan Bawaslu adalah mau tidak mau kami harus menyiapkan apa yang namanya instrumen pengawasan ketika e-voting ini nanti misalnya diberlakukan," kata Lolly dalam seminar Menakar Konstitusionalitas Penerapan E-Voting di Indonesia di Jakarta, Senin (15/9).

Dia menjelaskan, terdapat dua klaster kerawanan yang perlu diperhatikan dalam penerapan e-voting. Pertama, klaster aksesibilitas dan kesetaraan yang berkaitan dengan asas langsung, umum, dan bebas. Kerawanannya antara lain kesenjangan digital, kondisi geografis, serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah daerah.

Kedua, klaster integritas dan kerahasiaan yang berkaitan dengan asas rahasia, jujur, dan adil. Kerawanan dalam klaster ini mencakup keamanan siber, potensi manipulasi perangkat lunak, serta lemahnya keterverifikasian sistem oleh publik.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info