Beban Kerja Hakim Agama Terlalu Berat?
Berita

Beban Kerja Hakim Agama Terlalu Berat?

Belum ada standar beban kerja yang harus diemban hakim Pengadilan Agama. Masih diperdebatkan, apakah perlu penambahan hakim atau tidak.

Her
Bacaan 2 Menit

 

Dengan asumsi tiap perkara diselesaikan dalam tiga kali persidangan, total persidangan yang harus dilakoni hakim selama setahun adalah 613.881. Sepekan, hakim PA bersidang empat hari. Jadi, setahun ada 192 hari sidang. Tak semua perkara, tentu saja, berhasil diputus dalam setahun. Badilag mencatat, total perkara yang diputus saat itu adalah 165.242.

 

Beban Kerja berdasarkan statistik tenaga dan perkara

tahun anggaran 2006

 

No

PTA/MSyP

Jumlah PA/Mys

Jumlah hakim

Rata-rata hakim per PA

Jumlah perkara

rata-rata sidang

Jumlah sidang

Perkara yang diputus

Beban hakim:

Sidang

Beban hakim: Putusan

1

NAD

19

116

6,10

3485

3

10455

2727

90

23,5

2

Medan

19

150

7,89

3872

3

11616

3244

77

21,62

3

Padang

17

130

7,64

3536

3

10608

2899

82

22,3

4

Pekanbaru

16

96

6

4644

3

13932

3651

145

38

5

Jambii

10

52

5,2

1645

3

4935

1284

95

24,6

6

Palembang

10

89

8,9

3893

3

11679

3195

131

35,8

7

Bengkulu

4

32

8

1076

3

3228

881

101

27,53

8

Bandar Lampung

9

61

6,77

1917

3

5751

1546

94

25,3

9

Jakarta

5

74

14,8

6825

3

20475

5193

277

70,2

10

Bandung

28

314

11,21

35903

3

107709

30900

343

98,4

11

Semarang

36

372

10,33

50480

3

151440

39082

407

105

12

Yogyakarta

5

55

11

3628

3

10884

2733

198

49,6

13

Surabaya

37

299

8,08

59453

3

178359

48374

597

161,78

14

Banjarmasin

12

87

7,25

3246

3

9738

2628

112

30,2

15

Palangkaraya

6

31

5,1

877

3

2631

717

85

23,2

16

Pontianak

8

47

5,87

1765

3

5259

1366

113

29

17

Samarinda

9

55

6,11

3893

3

11679

3023

212

54,96

18

Makassar

24

206

8,58

5761

3

17283

4723

84

22,92

19

Palu

8

29

3,62

1278

3

3834

1109

132

38,24

20

Kendari

5

29

5,8

881

3

2643

725

91

25

21

Manado

8

43

5,32

132

3

3396

951

79

22,11

22

Mataram

16

84

5,25

3740

3

11220

2864

134

34

23

Kupang

13

43

3

242

3

726

189

17

4,3

24

Ambon

7

32

4,57

697

3

2091

576

65

18

25

Jayapura

12

46

3,83

758

3

2274

662

49

14,39

Total

343

2572

7,49

204627

 

613881

165242

239

64,24

Sumber: Ditjen Badilag

 

Perlu ditambah?

Dari hitung-hitungan itu, Farid menyatakan beban kerja hakim PA cukup berat. Ia pun menyangkal anggapan sebagian kalangan yang menyebut hakim PA tak perlu memeras otak dan mengucurkan keringat untuk memutus suatu perkara. Perkara di PA itu tidak gampang. Justru karena ini menyangkut bidang keluarga, aspek psikologis itu yang berat, jelas Farid.

 

Menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, PA memiliki kewenangan menyelesaikan sembilan jenis perkara. Selain perkawinan, sembilan perkara itu adalah waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA, Andi Syamsu Alam, juga menilai beban kerja hakim PA sangat berat. Jumlah hakim relatif tetap, sementara kewenangan semakin banyak, ungkapnya. Kewenangan baru itu adalah menyelesaikan masalah ekonomi syariah yang terdiri atas 11 bidang.

 

Meski begutu, Farid dan Andi punya jurus yang berbeda untuk mengatasi persoalan ini. Menurut Farid, penambahan hakim merupakan solusi yang yang tak bisa ditawar lagi. Kemarin hakim PA yang pensiun ada 200-an, sedangkan yang masuk hanya 250. Kalau sistem perekrutan hakim masih seperti sekarang, maka pada 2017 nanti hakim PA akan habis, kata Farid.

 

Perihal tidak meratanya beban kerja hakim PA, mutasi dan promosi sejatinya bisa jadi alteranif. Tapi, ujar Farid, pola mutasi di lingkungan PA tak gampang. Butuh belasan tahun agar seorang hakim dapat bergeser ke PA yang lain. Sementara itu, menurut Andi, penambahan hakim bukanlah solusi yang tepat. Sebab, upaya itu harus melibatkan Badan Kepegawaian Nasional. Karena itu, jurus yang mesti dipakai masing-masing hakim, kata Andi, adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Peradilan yang cepat, murah dan sederhana itu bisa dilakukan kalau hakimnya bekerja secara efektif dan efisien. Tapi juga harus diimbangi dengan kenaikan gaji dan tunjangan, terang Andi.

 

Harus ada standar

Pengamat Peradilan, Rifqi Syarief Assegaf, menilai beban kerja hakim PA masih diliputi tanda tanya. Data-data Ditjen Badilag itu, kata Rifqi, belum bisa menggambarkan secara detail beban kerja hakim yang sesungguhnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info