Abolisi yang diterima mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ternyata tidak serta merta mempengaruhi perkara lain. Para terdakwa yang merupakan pengusaha divonis bersalah dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Empat terdakwa yang dimaksud adalah Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya sejak 2013, Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo sejak 2015, Ali Sandjaja Boedidarmo selaku Dirut PT Kebun Tebu Mas, dan Indra Suryaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry sejak 2012.
Para terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti dengan jumlah yang berbeda. Wisnu misalnya sebesar Rp60.991.040.276,14 sen, Indra sebesar Rp77.212.262.010,81 sen, Hansen sebesar Rp41.381.685.068,19 sen dan Ali sebesar Rp47.868.288.631,28 sen. Semua uang pengganti para terdakwa telah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL).
Majelis menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Vonis empat tahun penjara ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang juga menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.
Baca Juga:
- Presiden 'Putihkan' Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Melalui Abolisi dan Amnesti
- Jadi Perhatian Publik, KY Segera Analisis Laporan Tom Lembong
Meskipun Tom Lembong mendapat abolisi, namun proses para terdakwa lain tetap dilanjutkan.
"Terhadap terdakwa dan pihak-pihak lain yang tidak tercantum dalam keputusan Presiden dimaksud, proses hukum tetap harus dilanjutkan dan akibat hukumnya tetap berlaku penuh, karena tidak terdapat dasar konstitusional maupun alternatif untuk menghentikan penuntutan terhadap terdakwa," ujar hakim dalam pertimbangannya, Rabu (29/10).
Menurut hakim, abolisi bersifat spesifik dan hanya berlaku bagi nama yang tertera dalam keputusan presiden. Sehingga pemberian abolisi kepada Tom Lembong tidak menghapus pidana para terdakwa lainnya.
"Bahwa dengan berpedoman pada surat keputusan (Presiden No 18 Tahun 2025 tertanggal 1 Agustus 2025 tentang abolisi Tom Lembong) tersebut di atas, pemberian abolisi adalah bersifat spesifik, hanya berlaku terhadap orang yang secara eksplisit disebut dalam keputusan Presiden, yaitu Thomas Trikasih Lembong, dan tidak berlaku secara otomatis terhadap pihak lain yang turut serta atau terkait dalam tindak pidana yang sama," kata hakim.
Majelis berpendapat, dalam pemberian abolisi bukan berarti proses pidananya tidak terbukti, namun proses itu dihentikan oleh Presiden dengan kewenangannya. Sehingga aspek perbuatan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana korupsi tidak hilang begitu saja.
"Bahwa seseorang yang mendapat abolisi dari Presiden perbuatan pidananya secara pro justitia masih ada, hanya saja oleh Presiden dihentikan proses hukumnya dan akibat hukumnya ditiadakan. Maka secara hukum dengan didapatkannya abolisi Thomas Trikasih Lembong dari Presiden tidak menjadikan demi hukum perkara pidana lainnya yang terkait dihentikan proses hukumnya dan ditiadakan pula akibat hukumnya," ujar hakim.
















