Selain itu Prof Bayu menjelaskan ada 8 urgensi RUU MHA. Pertama, pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap MHA tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kedua pasal tersebut harus diterjemahkan dalam RUU. Kedua, putusan MK No.35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat (wilayah adat) yang intinya menyatakan penguasaan negara atas hutan adat bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945.
Ketiga, konflik yang melibatkan MHA kerap terjadi dan penyelesaiannya sering berbenturan dengan status legal MHA baik sebagai subjek hukum maupun kepemilikan atas objek hak asal-usulnya. Keempat, beberapa UU dan peraturan operasional yang ada tidak memiliki kesamaan indikator untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan MHA. Mengingat ada peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat dan daerah berkenaan dengan MHA sehingga ke depan perlu disatukan.
Kelima, keberadaan MHA sebagai kelompok minoritas selama ini termarjinalkan dalam mengakses dan memenuhi berbagai hak “tradisionalnya,” politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Keenam, keberadaan MHA dan hak-haknya saat ini masih belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan munculnya konflik sosial dan agraria di wilayah adat.
“Pengakuan hak tradisional itu penting, memastikan hak-hak terlindungi,” ujarnya.
Ketujuh, pemberdayaan yang dilakukan terhadap MHA melalui komunitas adat terpencil (KAT) masih bersifat sektoral, belum sinergis, dan berkesinambungan. Kedelapan, pengaturan mengenai MHA masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan tapi belum diatur tegas mengenai hak MHA, cenderung mengatur kewajiban MHA.
“RUU MHA ini nanti ketika berlaku menjadi solusi, berbagai ketentuan yang tersebar itu dianggap tidak berlaku lagi. Kalau sektoral itu masih berlaku dengan semangat berbeda akan muncul problem,” urainya.
Sejumlah substansi yang perlu diatur dalam RUU MHA meliputi pengakuan, perlindungan, hak dan kewajiban, pemberdayaan MHA, sistem informasi, tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah. Lembaga adat, dan penyelesaian sengketa apakah mengadopsi hukum negara atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa baru yang melindungi MHA. Terakhir pendanaan, dan peran masyarakat.
Pada kesempatan yang sama salah satu pengusul RUU MHA sekaligus kapoksi fraksi PKB di baleg DPR, Daniel Johan, mengatakan RUU MHA masuk prolegnas prioritas 2025 dengan pengusul anggota dpr dari PKB, Nasdem dan PDIP. Mengingat RUU diusulkan anggota, naskah akademik dan RUU disiapkan pengusul. Selaras itu pengusul telah mengirim surat permohonan bantuan penyusunan naskah akademik dan RUU kepada BK DPR.
















