Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat Jadi Sorotan Seminar Internasional FH Unpatti
Putusan MK menegaskan hutan adat memiliki kedudukan berbeda dari hutan negara. Pengakuan formal dipe...
Menyoal Perka OIKN 8/2024, Progresif atau Mereduksi Kearifan Lokal?
Beberapa akademisi menilai Perka OIKN berisiko mengisolasi kearifan lokal dari masyarakat adatnya. S...
RUU Masyarakat Adat Diminta Perkuat Anti-SLAPP untuk Cegah Kriminalisasi
RUU Masyarakat Adat perlu mengatur perlindungan dari kriminalisasi sebagai bagian dari pengakuan dan...
Peradilan Adat Papua Perlu Dioptimalkan, Filep Wamafma: Bukan Sekadar Tradisi
Peradilan adat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat Papua.
Kerajaan Adat dalam Arsitektur Hukum Nasional: Momentum RUU Masyarakat Adat dan Kemitraan Konstitusional
Kerajaan adat telah hadir jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Namun, setelah lebih dari delapan...
Menggali Nilai Ketatanegaraan dari Sejarah dan Hukum Adat Indonesia
Melalui kuliah umum hukum tata negara adat, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univers...
Aneksasi Hukum Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru
Perlu dipertimbangkan, apabila hukum adat hendak benar-benar diakui secara substantif, maka langkah ...
Kabareskrim Mangkir RDPU Komisi III, DPR Minta Polri Hormati Parlemen
Menjadwal RDPU ulang dengan memanggil Kabareskrim serta mengusulkan Kapolri agar hadir untuk mencari...














