Peradilan Adat Papua Perlu Dioptimalkan, Filep Wamafma: Bukan Sekadar Tradisi
Terbaru

Peradilan Adat Papua Perlu Dioptimalkan, Filep Wamafma: Bukan Sekadar Tradisi

Peradilan adat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat Papua.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakila Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma. Foto: Istimewa
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakila Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma. Foto: Istimewa

Papua masih berhadapan dengan jalan panjang pembangunan. Di tengah kekayaan sumber daya alam dan status otonomi khusus yang telah berjalan selama bertahun-tahun, berbagai persoalan mendasar belum sepenuhnya terurai. Harapan bahwa otonomi khusus menjadi jalan menuju kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua belum sepenuhnya menemukan bentuknya dalam kenyataan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, mengatakan persoalan masyarakat adat Papua harus diselesaikan dengan pendekatan hukum yang menghormati kekhususan Papua antara lain peradilan adat. Dia mengutip UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah melalui UU No.2 Tahun 2021, mengakui keberadaan peradilan adat.

Kemudian menegaskan peradilan adat sebagai peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

“Poin penting disini, peradilan adat bukan sekedar tradisi. Tapi salah satu kekhususan yang diberikan UU kepada Papua melalui Otonomi Khusus. Keberadaannya harus dihormati, diperkuat dan dioptimalkan untuk memberikan keadilan serta menjaga perdamaian di tengah masyarakat adat Papua,” kata Filep dikonfirmasi, Jumat (25/9/2026).

Baca juga:

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua No.5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juga mengatur hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam. Hak memperoleh restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak.

Perhatikan tujuh hal?

Ketua Komite III DPD itu mengatakan investasi perlu dibangun di atas kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat. Pemerintah perlu mengubah pola penyelesaian dari reaktif menjadi preventif. Artinya, sebelum investasi atau proyek pembangunan masuk ke wilayah adat, lebih dulu perlu dipastikan sedikitnya 7 hal.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info