Suara serentak sejumlah anggota dewan dalam rapat paripurna menandakan pemberian persetujuan atas Revisi UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU. Palu sidang diketuk pimpinan rapat paripurna Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (3/10/2023). DPR dan pemerintah tak perlu waktu lama menggodok perubahan UU 3/2022 yang notabene usul inisiatif pemerintah hingga disetujui menjadi UU.
“Kami bertanya sekali lagi kepada anggota dewan (DPR) apakan RUU ini dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?,” ujar Sufmi Dasco.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam laporan akhirnya menyebut, pembahasan dilakukan secara maraton sejak 21 Agustus hingga kahirnya diambil keputusan tingkat pertama antara komisinya dengan pemerintah. Hasilnya mayoritas fraksi partai memberikan persetujuan secara bulat. Seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara Fraksi Demokrat menyetujui dengan sejumlah catatan.
Namun hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang secara tegas menolak RUU IKN tersebut dilanjutkan ke tahap paripurna. Baginya, dengan disetujuinya perubahan UU 3/2022 menjadi UU diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN).
“Optimalisasi itu akhirnya bermuara pada tujuan pembentukan IKN yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara,” urainya.
Baca juga:
- Resmi Disahkan, Begini Substansi UU Ibu Kota Negara
- Revisi UU IKN, Ada Persoalan Serius dalam Tata Kelola Legislasi
Politisi Partai Golkar itu menghitung sedikitnya ada 9 isu yang mengemuka terkait pelaksanaan UU IKN. Pertama, kebutuhan penguatan kewenangan khusus Otorita IKN sehingga dapat bergerak lebih lincah, efektif, dan efisien. Kedua, kebutuhan hukum juga mengemuka terkait pengaturan mengenai luas dan batas wilayah yang menimbang secara empiris kondisi sosial-ekologis di IKN.
Ketiga, penguatan kelembagaan Otorita IKN khususnya dari aspek SDM yakni diperlukan pemenuhan kompetensi SDM profesional yang memiliki kompetensi teknsi spesifik tertentu secara cepat dan tepat sehingga target pembangunan IKN dapat terpenuhi. Keempat, penataan ruang di IKN mengacu pada Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Zona Kawasan Antar Wilayah Selat Makasar, rencana tata ruang KSN IKN dan Ruang Detil Tata Ruang (RDTR) IKN.
Kelima, status tanah berupa hak milik maupun penguasaan tanah yang legal oleh masyarakat. Keenam, kebutuhan untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara melalui pengelolaan keuangan IKN dengan lebih baik yang akhirnya bermuara pada optimalisasi pelayanan publik di IKN.
Ketujuh, percepatan untuk penyelenggaraan perumahan sebagai suatu bentuk pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi masyarakat di IKN. Kedelapan, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU IKN dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan dewan yang menangani bidang legislasi. Kesembilan, menjamin kepastian hukum bagi pemangku kepentingan khususnya pemodal yang berkontribusi dalam pembuayaan IKN.
“Karena IKN di desain untuk dibangun dengan kontribusi non APBN yang signifikan,” ujarnya.
Mewakili pemerintah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso menyampaikan RUU tentang perubahan UU 3/2022. Intinya Presiden mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan, terutama Ketua dan anggota Panja RUU Perubahan UU 3/2022 pada Komisi II DPR.
“Karena telah memberikan dukungan dan kerja sama yang sangat baik dalam pembahasan RUU ini,” paparnya.
Suharso menyebut pemerintah yakin pembahasan yang telah dilakukan ini dapat menjadikan RUU Perubahan UU 3/2022 mampu menjadi landasan hukum dalam akselerasi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara secara lebih efektif, optimal, akuntabel, dan tentunya berkelanjutan.
