Selain itu Martin menyebut hasil mediasi bersifat final dan mengikat hanya untuk keputusan terkait perselisihan upah. Penyelesaian perselisihan selain upah tetap diutamakan musyawarah mufakat, jika tidak selesai berlanjut ke mediasi dan petugas mediator menerbitkan anjuran.
“Apabila mediasi diluar perselisihan upah masih belum menemui penyelesaian, maka dimungkinkan untuk diselesaikan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terpisah, Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini, menilai efektivitas UU PPRT tidak hanya bergantung pada keberadaan sanksi. Meski undang-undang ini tidak memuat sanksi pidana dan hanya mencantumkan sanksi administratif untuk P3RT, pelaksanaannya sangat ditentukan oleh perspektif dan mental aparat penegak hukum.
Ia mencontohkan kasus kekerasan terhadap PRT di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, di mana aparat tidak melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Padahal, korban mengalami penyekapan, penyitaan alat komunikasi, serta perampasan kebebasan, yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Karena itu, penegakan UU PPRT ke depan, termasuk dalam berbagai kasus yang menimpa PRT, perlu mendapat pengawalan dari masyarakat luas.
“Jadi UU PPRT ini efektif tapi bagaimana pelaksanaan dari aparat penegak hukum, kalau tidak dikawal akan sama seperti UU lainnya,” urainya.
Lita menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi masif oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Termasuk pengawas dan mediator di dinas ketenagakerjaan, dengan memanfaatkan semua kanal dan media sosial. Ia juga menegaskan perlunya perubahan perspektif masyarakat.
Baginya, PRT harus dipandang sebagai pekerja, bukan lagi ‘pembantu’. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri karena peran RT/RW penting dalam mendata dan mencatat keberadaan PRT di wilayahnya.
“Pemerintah sudah punya kebijakan yang baik melalui UU PPRT, sekarang saatnya melakukan sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat,” pungkasnya.
















