Pemerintah telah menerbitkan puluhan peraturan pelaksana UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK). Substansi PP No.35 Tahun 2021 ini tak banyak mengubah RPP PKWT-PHK yang sebelumnya diunggah pemerintah di laman uu-ciptakerja.go.id.
PKWT ada 2 jenis yaitu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; pekerjaan bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat untuk pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara. PP No.35 Tahun 2021 membuka peluang PKWT untuk pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. (Baca Juga: 5 Jenis Alasan PHK yang Tidak Mendapat Manfaat dalam RPP JKP)
PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang jika pekerjaan belum selesai dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan, untuk PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu dilakukan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Jika pekerjaan yang diperjanjikan dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang disepakati, PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Dalam hal pekerjaan yang diperjanjikan belum dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati, jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu sampai pekerjaan selesai.
PKWT untuk pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah berdasarkan kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Perjanjian kerja harian ini dilakukan dengan ketentuan buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Buruh kerja harian yang bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT). Perjanjian kerja harian dibuat tertulis dan dapat dibuat secara kolektif.
“PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja,” demikian bunyi Pasal 12 PP No.35 Tahun 2020.
Ketentuan baru dalam pengaturan PKWT yakni kewajiban pengusaha memberikan uang kompensasi bagi buruh yang PKWT-nya berakhir. Kompensasi PKWT diberikan kepada buruh yang telah menjalani masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Bila PKWT diperpanjang, kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan PKWT. Uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.
Pasal 16 PP No.35 Tahun 2020 ini mengatur besaran kompensasi PKWT. Untuk PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, kompensasi diberikan sebesar 1 bulan upah; PKWT selama 1 bulan atau lebih, tapi kurang dari 12 bulan dihitung proporsional dengan perhitungan masa kerja dikali satu bulan upah dibagi 12. Begitu pula dengan PKWT lebih dari 12 bulan dihitung proporsional dengan menghitung masa kerja dikali satu bulan upah dibagi 12.
Tentang alih daya, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan buruh yang dipekerjakan berdasarkan PKWT atau PKWTT. Perjanjian kerja baik PKWT atau PKWTT harus dibuat secara tertulis, pelindungan buruh dan perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Buruh yang dipekerjakan perusahaan alih daya berdasarkan PKWT, maka dalam perjanjian kerja harus memuat syarat pengalihan pelindungan hak bagi buruh bila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.
Untuk waktu kerja dan istirahat, PP mengatur waktu kerja standar yakni 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja kurang atau lebih dari waktu kerja standar.
Untuk sektor usaha yang menerapkan waktu kerja kurang dari waktu kerja standar memiliki 3 karakteristik. Pertama, penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu. Kedua, waktu fleksibel. Ketiga, pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja. Sektor usaha yang menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan Menteri. Jika sektor usaha atau pekerjaan tertentu perlu waktu kerja dan waktu istirahat selain yang ditetapkan Menteri, maka Menteri dapat menetapkan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor tertentu lainnya.
Waktu kerja lembur dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Upah lembur sama seperti ketentuan formula yang selama ini berlaku. Misalnya untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam dan untuk setiap jam lembur berikutnya 2 kali upah sejam.
Terkait istirahat panjang, PP hanya mengatur perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang. Perusahaan tertentu itu merupakan perusahaan yang dapat memberikan istirahat panjang dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama (PKB).
Sebelumnya, Pasal 79 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan. Dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.
Kompensasi PHK
Soal PHK, PP No.35 Tahun 2020 mengatur hampir sama seperti RPP. Misalnya ada 7 alasan PHK yang besaran kompensasinya terdiri dari pesangon 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). Pertama, PHK alasan pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Kedua, perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian. Ketiga, perusahaan tutup karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus atau tidak secara terus menerus selama 2 tahun.
Keempat, perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa (force majeure). Kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Keenam, perusahaan pailit. Ketujuh, buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama setelah sebelumnya diberikan surat peringatan, pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
Untuk buruh yang mengalami PHK karena masuk usia pensiun, besaran kompensasinya yakni pesangon 1,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4). Kompensasi pesangon sebesar 2 kali ketentuan hanya berhak diterima buruh yang di-PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, cacat akibat kecelakaan kerja, dan meninggal dunia.
Perbedaan PP dengan RPP terkait PHK yakni pada ketentuan PHK pada usaha mikro dan kecil. Kompensasi PHK berupa pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi buruh ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha pada usaha mikro dan kecil dengan buruh yang bersangkutan. Sebelumnya, dalam RPP diatur besaran kompensasi PHK untuk buruh pada usaha mikro dan kecil paling sedikit 50 persen dari besaran hak yang diatur Pasal 40-51 dan Pasal 53-56 RPP.
