Begini Tanggapan ITB Atas Polemik Pencabutan Hak Swakelola SBM ITB
Terbaru

Begini Tanggapan ITB Atas Polemik Pencabutan Hak Swakelola SBM ITB

ITB beralasan berdasarkan dari hasil audit BPK RI pada 31 Desember 2018 silam, SBM ITB melakukan pengelolaan keuangan yang tidak sejalan dengan Statuta ITB. Rektorat ITB bersama dekanat SBM akan senantiasa mengupayakan penuntasan polemik internal dengan tetap meminimalkan dampak yang muncul.

Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit
Kampus ITB Bandung. Foto: www.itb.ac.id
Kampus ITB Bandung. Foto: www.itb.ac.id

Polemik yang menyelimuti Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) semakin mencuat ke permukaan. Pasca dicabutnya hak swakelola yang semula diberikan kepada SBM ITB kemudian dicabut melalui surat Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Muhamad Abduh No.1627/IT1.B06/KU.02/2021.

Alhasil, para dosen yang tergabung dalam Forum Dosen SBM ITB berujung menyerahkan petisi pada November 2021 lalu yang justru malah direspon dengan adanya Peraturan Rektor No.1162/IT1.A/PER/2021 yang menguatkan surat dari wakil rektok tersebut.

Seperti diketahui, sebelum adanya pencabutan hak swakelola, pihak SBM ITB memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan atas sistem manajemennya secara independen dalam hal swadana dan swakelola sejak berdiri pada tahun 2003. Namun dengan kondisi dicabutnya hak-hak tersebut tanpa dilakukan dialog antara pihak rektorat dengan SBM ITB, dianggap telah merugikan SBM ITB yang telah mendapat pengakuan internasional.

Kini ramai dibincangkan publik adanya sejumlah dosen SBM ITB yang “mogok” mengajar dan memberikan materi kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Menanggapi persoalan hal itu, pihak ITB akhirnya angkat suara. Mereka menyatakan dalam Rencana Induk Pengembangan ITB 2020-2025, disebutkan transformasi merupakan program penting yang tengah gencar dilakukan ITB.

Memang pada proses transformasinya ditemui beberapa hal yang harus disempurnakan. Hal itu dilakukan supaya institusi Pendidikan ITB dapat menjadi lebih lincah, berkualitas, akuntabel, transparan dan tertib pada saat menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

“Sejak hampir genap 2 tahun terakhir, ada 2 hal utama yang sedang dibenahi secara internal ITB yakni Integrasi Sistem Manajemen (pengelolaan keuangan yang terintegrasi), dan Pengembangan HCM (Human Capital Management),” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022) kemarin.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, kemauan dan partisipasi aktif dari seluruh unit di lingkungan ITB menjadi sangat dibutuhkan. Apalagi, dalam masa transisi tengah dilakukan penataan internal dan dituntut adanya sikap positif, keterbukaan dan kesediaan maju bersama. Agar bisa memecahkan masalah ketika masa transisi berlangsung telah diterapkan bertahap yakni remunerasi dan kebutuhan dana operasional tiap Fakultas/Sekolah.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info