Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bakal segera merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Revisi Permenaker itu setelah Presiden Joko Widodo angkat bicara dengan memerintahkan jajarannya merevisi aturan yang mengikat secara hukum bagi para pekerja.
Karena itu, publik perlu mengetahui tata cara dalam pembentukan rancangan peraturan menteri. Meski terdapat UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai payung hukum, tapi di masing-masing kementerian/lembaga terdapat aturan internal dalam pembuatan rancangan peraturan menteri dengan tetap merujuk aturan di atasnya. Seperti halnya di Kemnaker.
Peraturan yang dijadikan rujukan/pedoman dalam pembentukan rancangan peraturan menteri di Kemnaker yakni Permenaker No.8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam beleid yang berjumlah 29 pasal itu, pengaturan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) dimulai dengan melalui program perencanaan penyusunan Permen berdasarkan usulan dari pemrakarsa. Usulan tersebut disertai dengan urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran dan tujuan penyusunan, pokok pikiran, lingkup, objek yang bakal diatur serta jangkauan dan arah pengaturan.
(Baca Juga: DPD Ingatkan Partisipasi Publim dalam Penyusunan Revisi Aturan JHT)
Pemrakarsa dalam mengusulkan program perencanaan penyusunan Permen harus terlebih dulu melakukan kajian tentang perlunya pengaturan dalam Permen yang meliputi aspek substansial peraturan perundangan-undangan. Setelah itu, usulan perencanaan penyusunan Permen disampaikan kepada menteri melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sekjen melalui Biro Hukum melakukan rapat koordinasi dengan pemrakarsa untuk memfinalisasi daftar perencanaan penyusunan Permen untuk melakukan pemetaan.
Tahapan selanjutnya, daftar penyusunan peraturan menteri disampaikan kepada menteri untuk mendapatkan pertimbangan. Setelah mendapat persetujuan, daftar perencanaan penyusunan Permen ditetapkan sebagai program perencanaan penyusunan Permen untuk jangka waktu 1 tahun. Program perencanaan penyusunan Permen memuat daftar judul, pokok materi muatan, kerangka sistematika, dan jangka waktu penyelesaian.
Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengajukan usulan di luar program perencanaan penyusunan Permen yang telah ditetapkan. Keadaan tertentu dimaksud meliputi akibat putusan Mahkamah Agung (MA); perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; perubahan rencana strategis atau rencana kerja Kemnaker; dan kebutuhan hukum masyarakat.
Pengajuan usulan harus disertai dengan urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang dingin diwujudkan, pokok pikiran, hingga arah pengaturan. Pengajuan usulan di luar program perencanaan penyusunan Permen dibahas dalam rapat koordinasi dengan melibatkan pimpinan unit eselon I terkait. Hasilnya kemudian disampaikan ke menteri melalui Sekjen untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. Bila mendapat persetujuan menteri, pemrakarsa dapat menyusun rancangan Permen.
Dalam penyusunan rancangan Permen, pemrakasa dapat membentuk tim yang terdiri dari unit teknis di lingkungannya, unit eselon I terkait, biro hukum dan perancang peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyusunan rancangan permen dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, dan akademisi yang menguasai substansi aturan yang akan dibuat.
Namun bila dalam prosesnya di tengah jalan terdapat permasalahan penyusunan rancangan Permen, pemrakasa melapor ke menteri melalui Sekjen untuk mendapat keputusan dan arahan. Bila tidak, pemrakasa menyampaikan rumusan akhir rancangan Permen disertai keterangan penyusunan ke menteri melalui Sekjen.
Selanjutnya, terhadap rancangan Permen yang rampung tahap penyusunan dilakukan pengharmonisasian oleh Sekjen melalui biro hukum. Dalam rapat pengharmonisasian melibatkan perwakilan dari unit kerja teknis di lingkungan pemrakarsa, unit eselon I terkait, dan biro hukum. Dapat pula mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang menguasai substansi berkaitan dengan materi rancangan Permen.
Kepala Biro Hukum mengembalikan draf rancangan Permen ke pemrakarsa agar disempurnakan atau melapor permasalahan dalam pengharmonisasian ke menteri melalui Sekjen agar diberikan arahan dan keputusan. Setelah rampung di tingkat pengharmonisasian, rancangan Permen dituangkan ke dalam 3 naskah asli untuk mendapatkan penetapan. Salah satu dari 3 naskah asli itu dibubuhi paraf oleh pejabat struktural setingkat eselon II yang membidangi substansi dan sekretaris pada unit Pemrakarsa. Kemudian juga paraf dari Kepala Biro Hukum, pemrakarsa, dan Sekjen.
Setelah rancangan Permen ditandatangani Menteri untuk menjadi Permen, kemudian diberikan nomor, tanggal penetapan dan cap Menteri oleh Biro Umum. Permen dengan 3 naskah asli dan 1 softcopy tersebut kemudian disodorkan ke Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diundangkan dalam berita negara.
Selanjutnya, Permen yang telah diundangkan dalam berita negara dibuatkan salinan sesuai dengan naskah aslinya oleh Kepala Biro Hukum. Terhadap naskah asli yang dibubuhi paraf beserta salinan naskah asli disimpan dan didokumentasikan oleh Biro Umum. Selanjutnya, Permen tersebut disebarluaskan dalam bentuk salinan oleh Kepala Biro Hukum dan unit eselon I terkait.
“Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, sosialisasi, lokakarya, dan/atau forum tatap muka,” demikian bunyi redaksional Pasal 27 Permenaker No.8 Tahun 2015 ini.
