Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan beberapa peraturan teknis untuk mendorong efisiensi layanan digital publik dan penerapan standar aplikasi yang aman, terintegrasi, dan efisien.
Dalam hal moderasi konten digital, Komdigi telah mengelola sistem pengawasan yang mampu menangani aduan dari masyarakat. Hingga 30 April 2025, tercatat 214 aduan konten, dan 198 di antaranya telah ditindaklanjuti. Platform yang masih dalam proses penanganan antara lain Facebook, YouTube, dan Instagram.
“Ini terus kita lakukan, dan memang bukan upaya mudah kalau kita harus berdiplomasi dengan mitra dari platform,” katanya.
Judi Online
Terkait konten negatif seperti judi online, pemerintah telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap lebih dari 1,3 juta situs dan akun media sosial. Raden menegaskan bahwa kasus judi online kini tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga mulai menjangkiti anak-anak, yang menjadikan perlindungan sosial terhadap generasi muda sebagai prioritas utama.
“Kami melihat bahwa perambahan kasus-kasus judi online ini tidak hanya menimpa orang tua, tetapi juga tidak sedikit menimpa anak-anak. Inilah yang menunjukkan sejauh mana kita secara sosial dapat melindungi generasi kita di masa mendatang,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem digital nasional yang kuat. Pelaku usaha, akademisi, dan industri diharapkan dapat berinovasi dan berkontribusi secara aktif. Ia juga mengajak universitas dan pusat riset untuk terlibat dalam membangun kurikulum dan riset yang relevan guna menjawab tantangan era digital, serta mengoptimalkan peluang pertumbuhan di masa depan.
Sementara itu, Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), John Sihar Simanjuntak, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai asosiasi dalam merespons perubahan ekosistem digital yang bergerak sangat cepat.
















