Sebagai salah satu penyelenggara dalam Indonesia Digital Forum 2025, ia menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya bersumber dari perkembangan teknologi seperti blockchain, tetapi juga menyangkut tata kelola dan regulasi yang harus segera menyesuaikan diri.
Adapun dunia digital, kata dia, kini tidak bisa lagi hanya dibahas dalam konteks telekomunikasi semata, melainkan sudah berkembang menjadi ruang digital yang lebih kompleks. Salah satu disrupsi yang kini tengah dihadapi oleh pengelola domain, termasuk PANDI, adalah hadirnya sistem addressing berbasis blockchain. Perubahan ini menuntut adaptasi dari seluruh pelaku industri, baik dari sisi infrastruktur, tata kelola, maupun kebijakan bisnis.
“Kita sekarang menghadapi situasi di mana teknologi ini berkembang sangat cepat. Karena itu, pembahasan tidak cukup hanya pada aspek teknis, tapi juga harus mencakup regulasi dan model bisnis,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, John menekankan perlunya forum lintas asosiasi yang inklusif dan representatif agar dapat memberikan masukan konkret kepada pemerintah, terutama dalam menghadapi pemerintahan baru yang dinilai membutuhkan banyak perspektif dari para pelaku industri digital.
Senada dengan John, Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachrys, menegaskan bahwa transformasi digital masih terus bergulir dan menuntut percepatan dari seluruh pihak. Ia menyoroti banyaknya program yang harus segera diselesaikan demi mengejar kemajuan yang dijanjikan oleh teknologi digital.
“Digital itu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Maka kita harus cepat bergerak agar masyarakat kita bisa berkembang dan tidak tertinggal,” tegas Merza.
















