Rifqi menganalogikan dengan pemilihan hakim agung yang baru lalu, di mana pemilihan tetap dilakukan melalui DPR. Walaupun, amandemen UUD 1945 menyatakan pemilihan hakim agung dilakukan oleh komisi yudisial.
"Dulu, pemilihan hakim agung tidak ditunda untuk menunggu pembentukan komisi yudisial, melainkan tetap mengacu pada UU No 14 Tahun 1985. Masa untuk pemilihan wakil ketua ini, MA mau tidak konsisten," tukas Rifqi. Menurut Rifqi, MA harus tetap memilih wakil ketuanya melalui DPR, seperti ditentukan dalam UU MA.
Mengenai bursa wakil ketua MA, di dalam MA sendiri, telah beredar nama-nama yang santer disebut-sebut sebagai calon pengganti Taufiq. Nama-nama itu adalah Mariana Sutadi, Ketua Muda bidang Pengawasan; Paulus Effendi Lotulung, Ketua Muda bidang TUN, Toton Suprapto, Ketua Muda bidang Perdata Adat yang juga merupakan Ketua Ikatan hakim Indonesia (Ikahi); dan Abdurrahman Saleh. Ketiga ketua muda di atas merupakan hakim karier, sedang Abdurrahman merupakan hakim non-karier.
Bersama Taufiq, ada sembilan orang hakim agung yang diwisuda purna bakti. Mereka adalah Mangatas Nasution, Emin Aminah, Soeharso, HP Panggabean, Edith Dumasi Nababan, Asma Samik Ibrahim, Benyamin Mangkoedilaga, Tjung Abdul Mutallib, dan Soekirno.
Ketua Muda Bagian Perdata, Soeharto, sebenarnya juga telah memasuki masa pensiun. Namun karena SK pensiun Soeharto belum juga keluar, ia tidak mengikuti wisuda kali ini.
Tolak Proses PK
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bagir juga menyatakan MA sedang memikirkan untuk meminta pengadilan Negeri agar menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang sebelumnya sudah pernah diperiksa. "Kami sedang pikirkan bagaiman caranya agar tidak terjadi penyalahgunaan PK dengan cara seseorang berulang-ulang mengajukan PK," ujar Bagir.
Salah satu cara yang tengah dipikirkan adalah MA membuat suatu petunjuk pada pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bagaimana memperlakukan PK yang berulang-ulang.
Dengan adanya asas bahwa PK tidak menunda eksekusi dan PK hanya dapat diajukan satu kali, menurut Bagir, PN sebenarnya dapat menggunakan ketentuan itu untuk tidak memproses lebih lanjut PK yang berulang. Saat ini, beberapa terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi kembali mengajukan PK ke MA, walaupun sebelumnya PK-nya telah ditolak.
















