Beragam Hal yang Harus Dihindari dalam Pilkada 2020
Berita

Beragam Hal yang Harus Dihindari dalam Pilkada 2020

Mulai politik transaksional, politik berbiaya tinggi, konflik horisontal di masyarakat lokal, hingga mengutamakan politik identitas.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Perhelatan pesta demokrasi tingkat lokal secara serentak bakal digelar pada 23 September 2020 mendatang. Guna mencegah konflik, perlu persiapan matang dari para pemangku kepentingan. Mulai jajaran penyelenggara pilkada, aparat keamanan, calon kepala daerah hingga para pendukungnya guna menjaga kesatuan dan kesatuan.

 

“Para pemangku kepentingan seperti para kandidat kepala daerah, partai politik, pendukung, dan simpatisan harus menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai tujuan bersama,” pesan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid di Kompleks Gedung Parlemen belum lama ini.

 

Jazilul mengingatkan pelaksanaan pilkada langsung secara serentak seyogyanya mampu meminimalisasi atau mencega dampak negatif. Seperti, masifnya politik transaksional, politik berbiaya tinggi bagi mereka yang maju dalam pilkada, hingga konflik horisontal di masyarakat lokal. Dia berharap kualitas penyelenggaraan Pilkada 2020 secara langsung dan serentak mendatang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

 

Dia menyadari penyelenggaraan pilkada langsung selama ini tak lepas dari sejumlah kekurangan. Mulai tingkat regulasi, keterbatasan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pilkada, hingga pengawasan seluruh proses pilkada. “Karena itu, perlu dilakukan berbagai perbaikan dan persiapan yang matang,” kata dia. Baca Juga: Ini yang Perlu Dilakukan KPU Pasca Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

 

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengaku sudah siap melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pilkada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, persoalannya, ada perbedaan nomenklatur penyebutan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  

 

Berdasarkan UU Pilkada itu, nomenklatur Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan kabupaten/kota digunakan bagi jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota. Namun, berbeda nomenklatur penyebutan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu.

 

Dalam UU Pemilu, nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota telah diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 19 UU Pemilu yang menyebutkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. 

 

Padahal, selama ini Panwas pemilihan kabupaten/kota dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kabupaten/kota hingga, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Karena itu, perlu merevisi UU Pilkada. “Bawaslu hanyalah sebagai pelaksana, tapi permasalahannya tidak sinkron antara UU 10/2016 dan UU 7/2017 terkait keberadaan Panwas,” tegasnya.

 

Seperti diketahui, perbedaan nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” itu tengah dimohonkan pengujian di MK melalui uji materi sejumlah pasal dalam UU Pilkada. Hingga kini, belum diputuskan oleh MK. Baca Juga: Bawaslu Minta MK Segera Putuskan Tafsir Eksistensi Panwas

 

Tiga tantangan

Terlepas berbagai kekurangan regulasi, Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan terdapat tiga tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 yang perlu perhatian semua pemangku kepentingan.

 

Pertama, integritas, profesionalisme dan manajemen tata kelola pemilu. Menurutnya, desa/kelurahan dan tempat pemilihan sementara (TPS) setidaknya membutuhkan tiga juta orang penyelenggara pemilu ad hoc untuk 270 daerah yang bakal menggelar Pilkada 2020. Proses rekrutmen calon penyelenggara yang berintegritas menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu/pilkada.

 

Kedua, media sosial menjadi sumber konflik. Bachtiar berkaca dari pelaksanaan Pemilu 2019 dimana massa pendukung terpecah menjadi dua, hingga saling “bertengkar” di media sosial. Karena itu, masyarakat diminta agar tidak mudah terprovokasi terhadap segala informasi yang tidak jelas sumbernya.

 

“Penyelenggara pemilu/pilkada harus transparan dan media sosial semestinya menjadi tempat publikasi yang benar, sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

 

Ketiga, politik identitas. Menurutnya, politik identitas menjadi bagian sumber konflik. Dia menilai semestinya kontestasi pilkada antar kandidat kepala daerah terkait berbagai prestasi dengan latar belakang yang beragam, bukan mengedepankan/mengutamakan politik identitas.

 

“Upaya merebut simpati dan membangun citra diri seringkali menimbulkan fanatisme berlebihan. Fanatisme tersebut kalau tidak dikendalikan akan bergeser ke fanatisme suku, agama, ras, profesi, golongan,” katanya.  

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info