Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk kembali memulihkan ekonomi Indonesia sebagai dampak pandemi Covid-19 yang hingga kini masih berlangsung di Tanah Air. Hal utama yang saat ini didorong pemerintah adalah mempercepat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan percepatan penyerapan anggaran.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto menjelaskan untuk mendorong percepatan realisasi program dan anggaran baik di Kementerian/Lembaga (K/L), Program PEN, maupun yang ada di Daerah (Pemda), pemerintah tengah mengusulkan beberapa inisiatif program baik yang sifatnya program baru maupun yang optimalisasi program existing yang sudah ada di pipeline.
Beberapa usulan inisiatif program antara lain terkait Penanganan Kesehatan yaitu pengembangan/upgrade Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RSUD) dan pemberian DID (Dana Insentif Daerah) untuk daerah yang berhasil dalam penanganan Covid-19 (menjadi Zona Kuning/Hijau), serta peningkatan PCR untuk memenuhi target WHO (orang per hari).
Selain itu, usulan untuk penambahan nilai beberapa program perlindungan sosial dan perluasan penerima manfaat program tersebut. Diusulkan juga untuk mendorong percepatan program padat karya, terutama yang ada di Kementerian PUPR. Untuk lebih mendorong kontribusi PDB di daerah, dikembangkan program berbasis spasial, dengan menyiapkan beberapa program pengembangan sektor unggulan di 10 Provinsi yang mempunyai kontribusi PDB terbesar.
“Melalui berbagai upaya cepat dan langkah taktis yang dilakukan Komite, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menangani pandemi Covid-19, diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan,” kata Airlangga pada Jumat, (4/9/2020). (Baca Juga: Perlu Langkah Terobosan untuk Pulihkan Ekonomi Pasca Covid-19)
Airlangga menegaskan pemerintah fokus pada strategi mengurangi risiko kontraksi ekonomi di Q3 dan Q4 Tahun 2020, terutama dengan melakukan optimalisasi atas potensi anggaran yang kemungkinan tidak terserap dengan melakukan realokasi ke program-program yang dapat terlaksana dan selesai di tahun 2020.
Jika hasil monitoring dan evaluasi program-program PEN berjalan cukup bagus. Dua program yang paling akhir diluncurkan yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan 24 Agustus 2020 dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah yang diluncurkan 27 Agustus 2020 berjalan sangat baik.
“Program BPUM per hari ini telah disalurkan sebesar Rp13,4 Triliun dengan jumlah penerima sebanyak 5,59 juta Pelaku Usaha Mikro. Kalau dilihat per provinsi, yang paling banyak adalah di Jawa Barat sebesar 1,14 juta pelaku usaha mikro,” lanjutnya.
Sedangkan untuk program bantuan subsidi gaji/ upah, pada Batch 1 sudah terealisasi untuk 2,5 juta dan Batch 2 sebanyak 3 juta penerima dari total penerima yang ditargetkan sebanyak 15,7 juta penerima.
Berdasarkan hasil monitoring atas penyerapan dan realisasi anggaran program PEN selama 2 bulan ini (Juli dan Agustus) dan sejak dilakukannya monitoring oleh Komite PC-PEN, perkembangannya sangat signifikan. Realisasi pada Semester I (s.d. 30 Juni 2020) sebesar Rp124,62 T. Namun selama bulan Juli terjadi realisasi sebesar Rp23,05 T, sehingga posisi 31 Juli 2020 sebesar Rp147,67 T.
Sedangkan selama bulan Agustus (setelah ada Komite PC-PEN), realisasi bulanan sebesar Rp63,93 T, sehingga per 31 Agustus 2020, total realisasi sudah mencapai Rp211,60 T, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 30,9% (monthly growth).
“Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komite PC-PEN sangat efektif, sehingga realisasi program dan anggaran menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, terutama selama bulan Agustus ini yang dalam sebulan bisa mendorong realisasi sebesar Rp63,93 Triliun. Kalau melihat tren kemajuan program dan realisasi anggaran di bulan Agustus ini, kita cukup optimistis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2020 masih bisa positif,” terangnya.
Hasil monitoring juga mengidentifikasi adanya potensi dana/anggaran yang tidak terserap secara penuh sampai dengan akhir tahun baik di anggaran Pemda (APBD), anggaran di masing-masing K/L, maupun anggaran Program PEN. Untuk dana/anggaran PEN yang masih bisa digunakan dan dialokasikan lagi sebesar Rp12,92 Triliun yang berasal dari alokasi program PEN untuk kelompok Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Sektoral/Pemda.
Ekonom Senior CORE Indonesia, Hendri Saparini, menilai pemerintah harus berani mengambil langkah terobosan demi memulihkan ekonomi Indonesia pasca Covid-19. Situasi ini, lanjutnya, menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan format ulang kebijakan ekonomi Indonesia untuk jangka panjang.
“Harus ada langkah politik terobosan. Ini kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya. Saat ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi. IMF menamai krisis saat ini sebagai Great Lockdown, belum pernah dilihat di dunia sebelumnya,” kata Hendri dalam sebuah diskusi daring, Jumat (21/8).
Kebijakan yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun 2020-2045 Indonesia Emas. Saat ini pemerintah sudah memiliki RPJP 2005-2025, di mana di dalamnya termasuk rencana pembangunan dalam memanfaatkan era bonus demografi (2020-2030).
Jika melihat potensi dan ancaman terjadinya resesi ekonomi, pemerintah bersama DPR/DPRD dan MPR harus menjadikan RPJP menjadi UU prioritas, sehingga penyusunannya harus disegerakan. Adapun tujuan dari RPJP Indonesia Emas 2020-2045 ini adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
















