Beragam Usulan Mengatasi Sulitnya Eksekusi Putusan Perdata
Utama

Beragam Usulan Mengatasi Sulitnya Eksekusi Putusan Perdata

Mulai dukungan eksekutif dan legislatif baik akses informasi maupun kebijakan; penerbitan kebijakan MA terkait prosedur teknis eksekusi putusan termasuk memperkuat peran ketua pengadilan dan juru sita; hingga membentuk direktorat eksekusi di setiap provinsi (pengadilan tinggi).

Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit

 

Dia membandingkan juru sita di Italia yang hendak melaksanakan eksekusi putusan pengadilan dibekali perintah eksekusi yang memuat uraian terperinci mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan di lapangan guna memastikan keberhasilan eksekusi putusan perdata. Karena itu, LeIP menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk mewujudkan sistem eksekusi putusan perdata yang lebih efektif dan efisien.

 

Pertama, upaya perbaikan tidak hanya tanggung jawab lembaga peradilan, namun juga memerlukan peran/dukungan cabang kekuasaan negara lain, seperti eksekutif dan legislatif.  DPR dan pemerintah diharapkan dapat segera membentuk hukum acara perdata yang baru, termasuk perbaikan prosedur eksekusi putusan perdata. Pemerintah juga diharapkan dapat menerbitkan atau memperbaiki regulasi terkait.

 

“Pemerintah bisa mulai membuka dan mengintegrasikan informasi, seperti kependudukan, keuangan, aset, jaminan sosial, pajak agar mudah diakses untuk kepentingan pelaksanaan putusan,” usulnya.

 

Kedua, dalam jangka pendek, MA dapat menerbitkan penyempurnaan regulasi internal terkait prosedur eksekusi putusan di pengadilan. Termasuk, memperkuat peran ketua pengadilan sebagai pejabat paling berwenang terkait eksekusi putusan yang didukung semua perangkat dan sumber daya yang memadai.

 

Ketiga, perlunya peningkatan dan kapabilitas aparatur pelaksana putusan pengadilan dalam hal ini jurusita melalui pendidikan dan pelatihan terkait isu hukum terkini, kemampuan negosiasi, penelusuran aset, komunikasi, dan hal lain yang sangat menunjang keberhasilan eksekusi putusan.

 

Butuh peran eksekutif-legislatif

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial HM Syarifuddin menegaskan mahkota hakim adalah putusan. Sedangkan mahkota pengadilan adalah eksekusi putusan. Selama ini, eksekusi putusan dilakukan oleh ketua pengadilan tingkat pertama. “(Tidak efektifnya) eksekusi putusan seharusnya tidak melulu dilimpahkan ke pengadilan saja, tapi negara juga harus hadir disana. Faktanya, saat ini tidak,” kata Syamsul.

 

Menurutnya, keberhasilan eksekusi putusan perdata ini penting karena berdampak pada kepercayaan publik kepada pengadilan. Dari sisi ekonomi, keberhasilan eksekusi putusan perkara perdata juga bisa berdampak pada tingkat investasi. “Untuk itu, perbaikan eksekusi putusan pengadilan, bukan hanya tanggung jawab pengadilan, tapi juga dibutuhkan peran eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info