Berencana Gugat Uni Eropa Soal Sawit, Hal Ini Perlu Diperhatikan Pemerintah
Berita

Berencana Gugat Uni Eropa Soal Sawit, Hal Ini Perlu Diperhatikan Pemerintah

Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola kelapa sawit di Indonesia.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 2 Menit
Ilustrator: BAS
Ilustrator: BAS

Pemerintah Indonesia berencana untuk membawa kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ke lembaga Organisasi Perdagangan Sedunia (WTO). Hal ini dipicu oleh rencana parlemen Eropa yang mengajukan rancangan kebijakan "Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II" pada 13 Maret 2019.

 

Dalam draf tersebut, minyak sawit (CPO) diklasifikasikan sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan, sedangkan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk dalam kategori risiko rendah. Kebijakan tersebut disinyalir akan mempengaruhi ekspor sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa.

 

Menanggapi hal ini, Irfan Bakhtiar, dari Yayasan Keanekaragaman Hayati berpendapat rancangan kebijakan parlemen Eropa terebut berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap produk-produk sawit di Eropa. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tak ada larangan dari Eropa terhadap produk-produk sawit yang berasal dari Asia.

 

Menurutnya, Eropa hanya tidak memberikan insentif bagi ekspor sawit berupa subsidi, untuk produk sawit yang berbentuk biodiesel. Sementara minyak sawit yang terdapat di dalam produk berupa makanan tidak masuk ke dalam kebijakan tersebut.

 

“Sebenarnya tidak ada penolakan terhadap produk sawit dari Eropa. Yang ada, Eropa tidak akan memberikan subsidi bagi biodiesel yang berasal dari sawit, jadi untuk produk makanan semuanya tidak masalah, biodisesel yang berasal dari sawit tidak akan mendapatkan subsidi, bukan tidak boleh. Tidak dihitung sebagai pengurang emisi, bahwa impor dari Indonesia dan Malaysia akan turun, iya. Nah ini yang menjadi dasar bagi pemerintah, ada diskriminasi di situ,” kata Irfan, Rabu (10/4).

 

Terkait rencana pemerintah untuk menggugat kebijakan parlemen Eropa, menurut Irfan sah-sah saja. Gugatan ke WTO bisa dijadikan ‘ancaman’ kepada parlemen Eropa terhadap kebijakannya. Tetapi Irfan mengingatkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan beberapa hal sebelum gugatan tersebut benar-benar dilayangkan ke WTO.

 

Apa saja? Pertama, pemerintah Indonesia harus menyiapkan informasi yang clear di dalam negeri menyoal kebijakan parlemen Eropa tersebut. Kedua, pemerintah harus memperbaiki tata kelola kelapa wasit di Indonesia. Ketiga, melakukan perbaikan dari sisi data dan informasi.

 

(Baca Juga: Pemerintah Berpotensi Bawa Kebijakan Sawit Uni Eropa ke WTO)

 

Bagi Irfan, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan pemerintah mengingat Indonesia memiliki masalah di sektor tata kelola kepala sawit. Bahkan kebijakan parlemen Eropa terkait biodiesel kabarnya disebabkan oleh tata kelola kepala sawit di Indonesia yang masih bermasalah.

 

“Tata kelola sawit kita diperbaiki, langkahnya disiapkan. Tidak hanya disiapkan tetapi melakukan perbaikan. Saya tidak tahu pasti, tapi banyak unsurnya mengapa Eropa melakukan kebijakan itu. Bahwa itu (tata kelola sawit di Indonesa bermasalah) yang digaungkan di Eropa iya, tapi ada unsur lain seperti daya saing,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator dan Perekonomian Darmin Nasution mneyatakan sikap terkait kebijakan diskriminatif Eropa.

 

"Begitu Parlemen Uni Eropa mengadopsi ini dan berarti sudah resmi, maka Indonesia bertekad akan membawa ini ke WTO," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, seperti dilansir Antara dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3) lalu.

 

Selain itu, lanjut Darmin Nasution, pihaknya juga akan mengambil langkah lain yang dalam briefing tersebut dinilai tidak perlu dijelaskan satu per satu apa saja langkah-langkah tersebut.

 

Dalam awal pemaparannya, Menko Perekonomian menggarisbawahi bahwa hubungan kerja sama antara Indonesia dan Eropa telah berlangsung sangat lama, serta selama ini Indonesia selalu bersikap obyektif dan berprasangka baik, bahkan dalam pekan lalu juga masih berlangsung pembicaraan kemitraan komprehensif.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa sangat baik, dan diharapkan hubungan baik ini dapat terus diteruskan.

 

Namun, ujar Luhut, terkait kelapa sawit ini, Menko Maritim mengingatkan bahwa hal itu sangat berpengaruh kepada kepentingan nasional karena puluhan juta orang tergantung penghidupannya kepada komoditas kelapa sawit. "Saya ingin teman-teman Uni Eropa betul-betu memahami," kata Luhut Panjaitan.

 

Menko Maritim juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan melawan kebijakan yang diskriminatif dari Uni Eropa sebagai upaya pemerintah RI dalam membela rakyat Indonesia.

 

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Guerend menyatakan kesiapan UE jika Indonesia mengajukan gugatan terkait perselisihan dan diskriminasi produk minyak sawit Indonesia oleh kawasan negara tersebut melalui WTO.

 

Tags:

Berita Terkait