Juga menarik tentunya argumentasi dari Prof. Sebastian Pompe dalam karyanya: Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (LeIP 2012) yang mengemukakan tesisnya melalui pendekatan historis bahwa korupsi di bidang peradilan adalah simptom dari runtuhnya institusi peradilan, karena badan peradilan di Indonesia tidak pernah berhasil membangun fondasi kelembagaan yang kuat yang menjadikannya independen, memiliki budaya profesionalisme, dan mampu menunjukkan akuntabilitas internal.
Patut dicatat bahwa MA sebenarnya juga mempunyai iktikad untuk memperbaiki dunia peradilan. Kita ingat pada tahun 2003 silam, MA pernah membentuk Tim Pengarah Pembaruan Peradilan sebagai respons atas tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga peradilan pasca Orde Baru. Pembentukan tim ini membuahkan hasil yakni Blue Print Pembaruan MA yang menjadi arah reformasi peradilan untuk jangka panjang, melakukan transisi sistem satu atap dalam rangka mengawal pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan dari Departemen Kehakiman ke MA, melakukan identifikasi masalah kepercayaan publik, dan memberikan rekomendasi kebijakan.
Menariknya, untuk pertama kalinya MA juga melibatkan pihak internal dan eksternal dalam proses tersebut, termasuk adanya tim asistensi dan pendamping yang melibatkan kemitraan dengan lembaga masyarakat sipil seperti LeIP, Kemitraan, dan lain-lain, serta pakar hukum dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan kondisi badan peradilan. Perbaikan tersebut terus dicoba dilanjutkan oleh MA dengan sekarang ini berfokus pada perluasan cakupan transformasi digital dan inovasi peradilan modern, pedoman dan harmonisasi hukum baru, peningkatan kesejahteraan dan mental hakim, perluasan akses keadilan dan layanan kelompok rentan, dan penguatan akuntabilitas dan pembaruan internal.
Upaya-upaya MA tersebut tentu pantas untuk dihargai. Pelibatan pihak eksternal diharapkan dapat mengawal keberhasilan proses pembaruan itu, sehingga dalam waktu dekat harusnya kita bisa menyaksikan dampaknya terhadap perbaikan sistem peradilan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan untuk masyarakat luas. Bagi para pemerhati hukum, dunia akademik (hukum) dan masyarakat luas, yang paling tidak ditunggu dari proses pembaruan sistem peradilan adalah apakah MA berhasil memperbaiki diri dan pengadilan di bawahnya yang: (1) mampu menegakkan independensi badan peradilan, bebas dari intervensi dan tekanan politik serta kekuasaan dan permainan uang; (2) mampu mempraktikkan prinsip organisasi yang transparan, tinggi akuntabilitas publiknya, dan bebas total dari praktik suap dan korupsi; (3) mampu menghasilkan keputusan “landmark” yang menjadi yurisprudensi atau pedoman bagi hakim bawahan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan; (4) mampu membaca dan menyelesaikan kasus dengan kompleksitas yang tinggi, misalnya dapat membedakan mana kasus korupsi dan mana kasus kriminalisasi, atau mampu memahami prinsip business judgment rule secara baik; (5) mampu membuka lebar akses perlindungan hukum dan keadilan untuk masyarakat yang membutuhkan (access to justice); dan (6) mampu menghasilkan hakim-hakim dengan keahlian dan integritas yang tinggi.
Hakim dapat disandera secara politik bila masih mempunyai track record hitam atau penuh cacat dalam menjalankan tugasnya. Hakim yang bersih tidak bisa disandera, dan lebih mampu membebaskan dirinya dari tekanan politik, kekuasaan dan pengaruh atau godaan finansial.
Kita mengamati secara langsung dalam komunikasi dengan hakim-hakim dan melalui keputusannya, bahwa masih banyak hakim yang baik. Kita masih melihat bahwa masih ada hakim-hakim yang berani melakukan koreksi terhadap kebijakan penguasa. Kita masih melihat banyak hakim yang memberi dissenting opinion bahwa kasus-kasus itu adalah kasus-kasus kriminalisasi atau bahwa kasus-kasus tersebut murni merupakan penerapan business judgment rules. Kita masih melihat hakim-hakim mengurangi dampak kerusakan lingkungan dalam kasus-kasus perlindungan lingkungan. Dan juga kita masih melihat banyak putusan hakim yang juga membela wong cilik. Konsistensi atas sikap, keberanian dan empati ini yang terus kita harapkan akan dilakukan oleh hakim-hakim kita.
Di tengah menurunnya banyak harapan atas kondisi governansi publik kita, kondisi ekonomi dan politik Indonesia dan dunia yang sulit diprediksi, serta tingginya kesan masih carut marutnya sistem peradilan kita, rasanya kita perlu kembali kepada pernyataan Dan Lev di atas, bahwa dalam sistem demokrasi, kita tetap harus bersikap konsisten bahwa pada akhirnya, setelah sistem politik dan sosial gagal menyelesaikan sengketa, kita perlu menyerahkan penyelesaiannya kepada badan peradilan, apapun hasilnya. Dalam rangka itulah pembaruan MA dan pengadilan di bawahnya menjadi semakin penting dan relevan.
Sebagai penjaga terakhir dari proses sengketa di badan peradilan, MA mempunyai kata akhir, tentang prinsip, kaidah, dan norma serta etika hukum mana yang seharusnya diberlakukan, yang menjamin bahwa kita sebenarnya memang masih negara hukum, dan bukan negara kekuasaan, dan bukan juga negara gagal karena korupsi yang tinggi. Dalam waktu dekat ini MA akan diuji dengan kewajiban untuk memutus sejumlah perkara kriminalisasi yang diajukan kasasi atau peninjauan kembalinya oleh para pihak yang dihukum oleh judex factie. Keputusan MA akan memberi gambaran kepada kita, apakah memang reformasi sudah mengubah MA menjadi apa kita inginkan bersama dalam proses reformasi di lingkungan MA.
Arief Surowidjojo - Sentul, 21 September 2026.
