Dalam UU Cipta Kerja tersebut, kewenangan daerah dikurangi dalam berbagai perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), tata ruang hingga lingkungan hidup. Atas dasar itu, Rizal menilai reduksi kewenangan daerah dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja berpotensi menurunkan investasi di daerah dalam jangka pendek.
"Soal investasi, dimungkinkan akan menurun. Jadi Omnibus Law yang semangatnya untuk menaikkan investasi berpotensi dalam jangka pendek justru menurunkan karena akan ada guncangan dulu, penyesuaian peraturan perundangan," katanya.
Rizal menjelaskan reduksi atau rasionalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam UU Cipta Kerja Klaster Administrasi Pemerintah dinilai telah mengurangi hampir semua Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi.
"Ini harus diantisipasi dampaknya, maka harus ada harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Selain di bidang investasi, Rizal juga melakukan estimasi dampak reduksi kewenangan daerah dalam UU Cipta Kerja, mulai dari penurunan konsumsi meski tidak semua daerah merasakannya, hingga kegiatan ekspor impor dan penyerapan tenaga kerja.
Namun, ia memperkirakan dampak negatif itu hanya akan terjadi dalam jangka pendek, setidaknya dalam setahun atau dua tahun implementasi UU Cipta Kerja. "Jadi dalam jangka pendek, sangat dimungkinkan setahun dua tahun pada saat implementasi UU ini akan terjadi shock, terutama penerimaan atau GDP riil dari daerah-daerah karena ada penyesuaian peraturan, implementasi dan bahkan upaya pemerintah daerah akan terdistorsi dan berdampak ke kinerja ekonominya, termasuk juga nasional," terangnya.
Dalam simulasinya, penurunan PDRB riil di level provinsi beragam pada rentang -0,22 persen hingga -9,38 persen, di mana provinsi paling rendah di Indonesia timur dan paling tinggi di mayoritas Pulau Jawa. "Konsekuensi dampak ekonomi ini akan berakibat pada semakin beratnya pemerintah untuk me-recovery (memulihkan) ekonomi kita," pungkasnya.
Seperti diketahui, disetujuinya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang mendapat sorotan publik. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini berupaya dengan gencar mensosialisasikan UU Cipta Kerja ke masyarakat agar tidak ada salah persepsi.
Atas dasar itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah harus segera merumuskan banyak aturan turunan sebagai amanat UU Cipta Kerja dengan mengakomodasi berbagai masukan dari elemen masyarakat.
“Semua PP amanat UU Cipta Kerja hendaknya mengakomodasi aspirasi komunitas pekerja, pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan elemen masyarakat,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Selasa (12/10) lalu.
















