Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan usulan pemerintah ikut menandatangani mata uang ini sudah melalui kajian dan pertimbangan matang. Salah satunya, untuk menjaga kepercayaan pemegang uang bahwa pemerintah menjamin peredaran uang tersebut.
Menkeu member alasan, mata uang rupiah adalah uang kertas Republik Indonesia. Jadi, milik pemerintah dan perlu ikut terlibat.
“Uang kertas itu kan uang RI. Ada unsur BI yang mengendalikan moneter dan (harusnya juga) ada unsur pemerintah untuk mencerminkan bahwa uang itu dijamin oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat yang memegang uang itu tidak ragu,” katanya ditemui di Jakarta, Senin (21/3).
Agus mengatakan, posisi terakhir pemerintah sudah bersepakat dengan Bank Indonesia (BI) mengenai hal ini. Ia berharap, DPR dapat menyelesaikan UU ini sebelum 9 April 2011.
Sementara, mengenai siapa wakil pemerintah yang menandatangani uang kertas nantinya, Agus belum dapat memastikan. “Belum pasti Menkeu, yang jelas pemerintah,” tepisnya.
Sebelumnya, dalam rapat di DPR, Agus menegaskan sudah sepantasnya pemerintah ikut menandatangani mata uang rupiah. Hal ini menunjukkan salah satu bentuk kekuasaan pemerintahan yang dipegang Presiden RI sebagai pemegang kuasa di bidang pengelola keuangan negara.
Kekuasaan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan, presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
