Berlebihan, Pemerintah Tandatangani Uang Kertas
Utama

Berlebihan, Pemerintah Tandatangani Uang Kertas

Sebaiknya, kewenangan moneter dan fiskal tak berbaur.

M Vareno Tarnes
Bacaan 2 Menit

 

“Jadi sudah sepantasnya Pemerintah ikut menandatangani mata uang,” tandas mantan Dirut Bank Mandiri itu.

 

Sementara itu, Kepala Biro Humas BI, Difi Johansyah, menolak berkomentar mengenai hal ini. Menurutnya, BI masih dalam posisi mengamati perkembangan pembahasan RUU Mata Uang di DPR. “Kita tidak berkomentar dulu mengenai masalah ini,” tepisnya.

 

Difi juga tidak bersedia mengkonfirmasi benar tidaknya BI ikut mengusulkan hal ini bersama pemerintah. “Saya tidak tahu mengenai hal itu,” kilahnya.

 

DPR sendiri sudah menunjukkan sinyal positif mengenai ikutnya pemerintah menandatangani uang kertas. Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Azis, megatakan enam dari sembilan fraksi di DPR sudah setuju mengenai hal ini.

 

“Biasanya ketika enam fraksi setuju, kemungkinan besar keputusannya Menkeu akan ikut tanda tangan di mata uang,” terang politisi Partai Golkar ini.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info