Lalu bagaimana jika pertemuan di Hotel Hilton itu diprakarsai Bapeten ? Teorinya tidak boleh, katanya. Dalam persidangan Sugiyo Prasojo (Pimpro Bapeten) dan Hieronimus Abdul Salam (Sekretaris Utama Bapeten) yang kini sudah divonis, mengatakan bahwa pertemuan di Hotel Hilton digagas oleh Bapeten demi memuluskan usulan tambahan anggaran.
Ketua Fraksi Golkar DPR itu beralibi ketidaktahuan itu karena ia telah pindah fraksi saat itu. Priyo mengaku resmi keluar dari Komisi VIII yang membidangi energi dan sumber daya mineral itu pada 27 September 2004. Ia lalu loncat ke komisi yang membidangi politik pada September 2007. Perpindahan itu tradisi fraksi kami dan hal yang biasa di fraksi lain. Kadang promosi, kadang perpindahan biasa, tuturnya.
Nah di sela-sela kekosongan itulah, pada 21 Oktober 2004, Panitia Anggaran DPR menyetujui revisi anggaran Bapeten sebesar Rp38,885 miliar. Persetujuan itu didahului dengan pemberian uang berbentuk bilyet giro sebesar Rp1,277 miliar dan uang tunai Rp250 juta kepada Noor Adenan. Noor Adenan sendiri sudah mengakui menerima pemberian.
Uang sogokan itu bersumber dari Midi Wiyono, calo tanah Bapeten, atas permintaan Sugiyo dan Hieronimus. Saya dijanjikan mendapat proyek pengadaan tanah Bapeten, katanya saat bersaksi. Ia bersama kedua pejabat Bapeten itu menyerahkan uang itu di rumah Noor Adenan di rumah dinas anggota DPR.
Uang dan bilyet giro itu, kata Midi, ditaruh dalam kantong plastik warna hitam dan diserahkan langsung kepada Noor Adenan. Keterangan ini berbeda saat kasus Sugiyo dan Hieronimus. Sebelumnya Midi mengaku menyerahkan uang itu kepada istri Noor Adenan.
Saat ditanya soal pemberian uang tersebut, Priyo mengaku tidak tahu. Apakah kalau ada anggota lain yang menerima dilaporkan kepada komisi? tanya anggota majelis hakim Slamet Subagio. Tidak tahu, tidak pernah mendengar, katanya. Menurut kode etik DPR, kata Priyo penerimaan itu dilarang. Tapi nyatanya, Noor Adenan yang dikenal Priyo sebagai orang gigih, saklek dan kritis menerima pemberian.
Saat dimintai tanggapan, Noor Adenan membantah pernyataan Midi. Saya tidak pernah bertemu dengan saksi baik di Hotel Hilton atau di rumah pribadi saya, kata Noor Adenan. Sementara keterangan Priyo tidak dibantah. Terima kasih, Saya tidak ada komentar dan tidak ada pertanyaan, katanya.
Usai bersaksi, Priyo meminta izin kepada ketua majelis hakim Moefri untuk bersalaman dengan Noor Adenan. Bagaimanapun ia rekan saya, katanya. Setelah dibolehkan, Priyo pun ngeloyor menuju kursi Noor Adenan. Eh sama hakim dulu, kata Moefri. Priyo lalu putar haluan. Baru setelah menyalami tangan hakim ia memeluk Noor Adenan, lalu keluar dari ruang sidang.
Lupa dan lupa. Itulah jawaban Priyo Budi Santoso, anggota DPR, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Kamis (27/3). Padahal Priyo telah dipanggil dua kali untuk bersaksi dalam persidangan Noor Adenan Razak, mantan anggota DPR yang diduga menerima gratifikasi atau suap dalam pengadaan tanah Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten).
Priyo mengaku tidak memenuhi panggilan pertama pada Kamis (6/3) dua pekan lalu karena memantau Pemilu Malaysia. Sebenarnya saya sudah mengirimkan surat ke Direktur Penuntutan KPK, terangnya.
Fungsionaris Partai Golkar itu seakan enggan membuka tabir di balik pembahasan Anggaran Belanja Tambahan Bapeten 2004. Pertanyaan yang diajukan hakim, jaksa dan penasihat hukum Noor Adenan pada dasarnya tidak terlalu jelimet. Apakah Bapak tidak mempersiapkan diri Pak, tanya wartawan usai bersidang. Pasalnya pertanyaan yang diajukan seputar teknis pembahasan anggaran. Lupa, kilahnya.
Priyo diduga mengetahui proses pembahasan ABT Bapeten. Saat itu ia dan Noor Adenan sama-sama duduk sebagai anggota Panitia Anggaran DPR. Tidak ingat persis, tapi kemungkinan ada, karena banyak mitra (Komisi VIII) mengajukan ABT, kata Priyo saat ditanya apakah penah mengikuti pembahasan ABT Bapeten.
Begitu juga saat ditanya apakah ia pernah membahas ABT Bapeten di Hotel Hilton. Tidak ingat, kata Priyo. Namun ia menjelaskan pembahasan anggaran bisa dilakukan di luar gedung DPR. Asal dengan persetujuan pimpinan, tandasnya. Biayanya pun dari DPR jika pertemuan itu diprakarsai DPR.
