Bersama Koperasi BPK Kita Sejahtera
Edsus Lebaran 2013:

Bersama Koperasi BPK Kita Sejahtera

Tersedia unit usaha umrah. Organisasinya terpisah dari struktur BPK

FNH
Bacaan 2 Menit

Selanjutnya, keuntungan usaha koperasi dikurangi dengan biaya-biaya akan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU akan dikembalikan kepada anggota koperasi sesuai dengan keaktifan anggota bertransaksi pada unit usaha koperasi. “Misalnya, si A lebih sering meminjam uang atau lebih sering bertransaksi, maka SHU nya akan lebih besar daripada anggota lain yang pasif,” ungkap Gunarwanto.

Fokus usaha

Gunarwanto memastikan bahwa koperasi BPK merupakan suatu organisasi yang terpisah dengan lembaga BPK sendiri. Sejauh ini, koperasi BPK tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh BPK, baik pengadaan barang maupun kegiatan biro hukum.

Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan koperasi BPK. Meski tidak dilarang, selama ini, kata Gunarwanto, koperasi BPK tidak menjadi rekanan. Koperasi BPK masih fokus dengan beberapa jenis unit usaha yang ada.

Gunarwanto menyoroti pasal yang mengatur tentang penyertaan modal dari pihak luar dalam UU Perkoperasian. Seharusnya ada kejelasan tentang proporsi penyertaan modal. Jika tidak ada pembatasan proporsi, ia khawatir pihak luar bisa menanamkan saham yang lebih besar ketimbang iuran anggota.

Pada dasarnya, Gunarwanto menilai lahirnya pasal tersebut disebabkan karena sulitnya akses koperasi mencari modal, terutama melalui perbankan. Jika kemudian keikutsertaan pihak luar di dalam modal tersebut tidak mengatur pelimpahan wewenang, koperasi tetap bisa mandiri. Tetapi, Gunarwanto khawatir, keikutsertaan modal juga nantinya diikuti oleh keikutsertaan dalam menentukan arah koperasi, ini sangat berbahaya. Apalagi, pemilik saham paling besar memiliki hak suara yang besar juga.

"Maka harus dicek ke pasal yang lain mengenai keikutsertaan dalam penyertaan modal. Apakah penyertaan modal diiringi dengan hak yang lain. Jika tidak, secara kemandirian koperasi mash bisa dikerjakan. Ini secara normatif. Tetapi dilapangan bisa terjadi lain, pemilik modal yang besar tentu dalam praktek nyata akan bsa berpengaruh kepada para pengurusnya. Dan itu bisa berbahaya,” tegasnya.

Praktik pencucian uang pun bisa terjadi. Artinya, pasal ini memberikan peluang kepada siapapun untuk menanmkan modal ke dalam koperasi. Melihat kemungkinan-kemungkinan ini, Gunarwanto cenderung menolak isi pasal tersebut. Ia lebih menyetujui jika modal koperasi berasal dari anggota, bukan pihak lain.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info