Saat ini, perkembangan koperasi di Indonesia sudah sangat pesat. Bahkan, Kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia juga turut membentuk koperasi dengan tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para anggota. Salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam sejarahnya, koperasi BPK dibentuk pada 26 Agustus 1982 oleh beberapa pejabat BPK. Dalam akta pendirian koperasi BPK, tercatat bahwa perkumpulan koperasi BPK didirikan Hadikoesoemo, Ny. Mastura Damanik, Munief Supriadi, Sudarjo Saleh dan Sareh Wirjanto. Berangkat dari motto “Bersama Kita Sejahtera”, pengurus koperasi BPK saat ini mengelola koperasi di lingkungan BPK. Koperasi BPK saat ini dipimpin oleh Gunarwanto.
Selain menjabat sebagai Kepala Koperasi BPK, Gunarwanto juga menduduki posisi sebagai Kepala Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI. Sebagai Kepala Koperasi, Gunarwanto mengatakan saat ini visi misi dari Koperasi BPK adalah untuk kesejahteraan bersama. “Makanya motto dari koperasi “Bersama Kita Sejahtera”. Visinya bagaimana kita bisa membuat koperasi sebagai wahana untuk bisa memenuhi kebutuhan bersama demi kesejahteraan bersama,” kata Gunarwanto kepada hukumonline, Selasa (30/7).
Dijelaskan Gunarwanto, pembentukan koperasi BPK pada awalnya dikarenkan adanya kebutuhan bersama untuk menunjang kebutuhan sehari-hari di lingkungan kantor BPK. Mulanya, disediakan satu toko yang bisa menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti minuman dan makanan. Berangkat dari hal tersebut, dibentuklah koperasi BPK. Tepatnya 30 November 1984, koperasi BPK sudah berbadan hukum.
Sejak koperasi BPK didirikan, Gunarwanto menjelaskan hingga saat ini anggota koperasi berjumlah kurang lebih 2500 anggota dari total 6000 pegawai BPK yang tersebar diseluruh Indonesia. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, sesuai dengan UU Perkoperasian. 2500 anggota koperasi ini, lanjut Gunarwanto, berasal dari pegawai BPK yang tersebar di Indonesia. Namun mayoritas anggota koperasi BPK berasal dari pegawai BPK pusat.
Keanggotaan ini, tidak terbatas pada karyawan BPK pusat saja. Pegawai BPK cabang daerah pun bisa menjadi anggota koperasi BPK pusat asalkan berstatus sebagai pegawai tetap BPK. Tetapi, Gunarwanto menegaskan koperasi BPK pusat tidak membuka cabang koperasi di kantor-kantor cabang BPK di daerah. Pembentukan koperasi pada kantor cabang BPK daerah berdiri sendiri tanpa campur tangan koperasi BPK pusat.
Anggota koperasi tidak hanya pegawai aktif. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pensiunan pun boleh menjadi anggota. Pensiunan yang menjadi anggota koperasi disebut sebagai anggota luar biasa. Tapi sejauh ini pegawai alih daya (outsourching) belum bisa. Peluangnya bukan tak ada. “Bisa saja kalau AD/ART diubah, tetapi sejauh ini belum ada rencana tersebut,” jelasnya.
Pengurus koperasi tentu saja harus menjadi anggota. Manajemen koperasi dibagi atas dua yakni pengawas koperasi serta karyawan koperasi. Pengawas koperasi dipilih melalui meknaisme rapat tahunan anggota dengan masa jabatan tiga tahun. Sementara karyawan koperasi, adalah anggota koperasi yang mengerjakan secara teknis kegiatan operasional koperasi BPK.
Struktur tertinggi dalam kepengurusan koperasi BPK adalah Dewan Pembina koperasi. Dewan Pembina koperasi merupakan ex-officio dari pegawai BPK yakni Sekjen BPK. Dewan Pembina koperasi BPK tidak diwajibkan menjadi anggota koperasi.
Unit Usaha Koperasi
Tiap koperasi pasti memilki unit usaha yang dikelola bersama. Tidak semua koperasi memiliki unit usaha yang sama, kecuali usaha simpan pinjam. Cirri khas dari koperasi adalah adanya unit usaha simpan pinjam yang diperuntukkan bagi seluruh anggota koperasi.
Begitu pula koperasi BPK. Selain usaha simpan pinjam, koperasi BPK juga memiliki satu unit toko. Toko terletak di dalam lingkungan BPK. Toko terdiri dari tiga lantai, lantai pertama digunakan sebagai minimarket, lantai kedua dan ketiga digunakan sebagai kantor koperasi. Toko ini bekerjasama dengan pewaralaba Omimart. Selain sebagai pemasok, pihak pewaralaba omonart juga memberikan pelatihan manajemen usaha kepada seluruh anggota koperasi BPK.
Koperasi BPK juga memiliki usaha jasa umrah. Dalam unit usaha ini, Gunarwanto mengatakan, koperasi bekerja sama dengan travel agent khusus umrah untuk memberikan fasilitas ini kepada anggota koperasi. Kelebihannya, biaya umrah dipastikan lebih murah. Sistem pembiayaan umrah pun terbagi atas dua. Pertama dengan metode cash, dimana koperasi BPK bertindak sebagai fasilitator dan kedua metode talangan. Dalam metode talangan, anggota koperasi BPK diberikan pinjaman untuk melakukan ibadah umrah dengan masa pembayaran dicicil maksimal 3 tahun.
Selain itu, koperasi BPK juga memberikan kemudahan kepada para anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti kendaraan bermotor atau peralatan rumah tangga. Mekanisme yang pakai adalah pemberian dana talangan dari koperasi kepada anggota koperasi yang membutuhkan.
Sistem pembayaran, lanjut Gunarwanto, otomatis dipotong melalui gaji yang diterima oleh pegawai BPK. Dalam hal ini, pihak koperasi bekerjasama dengan bendahara gaji untuk langsung menyetorkan besaran cicilan yang harus dibayarkan anggota koperasi BPK kepada koperasi. Bunga yang dibebankan kepada para anggota koperasi adalah sebesar 1 persen per tahun.
Selanjutnya, keuntungan usaha koperasi dikurangi dengan biaya-biaya akan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU akan dikembalikan kepada anggota koperasi sesuai dengan keaktifan anggota bertransaksi pada unit usaha koperasi. “Misalnya, si A lebih sering meminjam uang atau lebih sering bertransaksi, maka SHU nya akan lebih besar daripada anggota lain yang pasif,” ungkap Gunarwanto.
Fokus usaha
Gunarwanto memastikan bahwa koperasi BPK merupakan suatu organisasi yang terpisah dengan lembaga BPK sendiri. Sejauh ini, koperasi BPK tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh BPK, baik pengadaan barang maupun kegiatan biro hukum.
Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan koperasi BPK. Meski tidak dilarang, selama ini, kata Gunarwanto, koperasi BPK tidak menjadi rekanan. Koperasi BPK masih fokus dengan beberapa jenis unit usaha yang ada.
Gunarwanto menyoroti pasal yang mengatur tentang penyertaan modal dari pihak luar dalam UU Perkoperasian. Seharusnya ada kejelasan tentang proporsi penyertaan modal. Jika tidak ada pembatasan proporsi, ia khawatir pihak luar bisa menanamkan saham yang lebih besar ketimbang iuran anggota.
Pada dasarnya, Gunarwanto menilai lahirnya pasal tersebut disebabkan karena sulitnya akses koperasi mencari modal, terutama melalui perbankan. Jika kemudian keikutsertaan pihak luar di dalam modal tersebut tidak mengatur pelimpahan wewenang, koperasi tetap bisa mandiri. Tetapi, Gunarwanto khawatir, keikutsertaan modal juga nantinya diikuti oleh keikutsertaan dalam menentukan arah koperasi, ini sangat berbahaya. Apalagi, pemilik saham paling besar memiliki hak suara yang besar juga.
"Maka harus dicek ke pasal yang lain mengenai keikutsertaan dalam penyertaan modal. Apakah penyertaan modal diiringi dengan hak yang lain. Jika tidak, secara kemandirian koperasi mash bisa dikerjakan. Ini secara normatif. Tetapi dilapangan bisa terjadi lain, pemilik modal yang besar tentu dalam praktek nyata akan bsa berpengaruh kepada para pengurusnya. Dan itu bisa berbahaya,” tegasnya.
Praktik pencucian uang pun bisa terjadi. Artinya, pasal ini memberikan peluang kepada siapapun untuk menanmkan modal ke dalam koperasi. Melihat kemungkinan-kemungkinan ini, Gunarwanto cenderung menolak isi pasal tersebut. Ia lebih menyetujui jika modal koperasi berasal dari anggota, bukan pihak lain.
















