Besaran CSR Perusahaan Migas Tak Perlu Ditentukan
Berita

Besaran CSR Perusahaan Migas Tak Perlu Ditentukan

Masuk biaya operasional perusahaan atau bukan tak jadi masalah. Tapi kalau tak masuk biaya operasional, SKK Migas sulit mengawasi.

RSP
Bacaan 2 Menit
Besaran CSR Perusahaan Migas Tak Perlu Ditentukan
Hukumonline

Jumlah biaya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang bergerak di bidang migas tidak perlu ditentukan dalam regulasi formal. Besaran biaya itu adalah keputusan moral perusahaan. Tidak perlu juga diperdebatkan apakah biaya tanggung jawab sosial itu ditempatkan sebagai biaya operasional atau bukan.

Pandangan itu disampaikan Rian B Wurjanto, Kasudin Hubungan Sosial Masyarakat SKK Migas dalam seminar ‘Optimalisasi Corporate Social Responsibility Industri Migas Ala ISO2600’ di Jakarta, Rabu (20/3) kemarin.

Rian meminta para pemangku kepentingan lebih menitikberatkan pembahasan pada program, bukan pada jumlah yang harus dibayarkan. “Sebenarnya yang terpenting itu harus disepakati terlebih dahulu bahwa CSR itu tidak perlu diperdebatkan bahwaitu masuk atau tidak dalam biaya operasional, saya kira tidak ada masalah,” ujarnya kepada hukumonline.

Jika dipatok secara terbatas, penyesuaian besaran CSR dengan kebutuhan masyarakat akan sulit dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada batasan, maka  Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) maupun SKK Migas akan lebih leluasa dan dampaknya akan lebih baik.

Direktur Pembinaan Program Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Heri Purnomo lebih menyoroti masalah mandegnya program CSR. Ia menilai pemerintah daerah acapkali tidak kooperatif dalam arti dalam tak membuka peluang masuknya K3S untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Padahal K3S memiliki program CSR. Ia menduga kasus lumpur Lapindo membuat Pemda khawatir kasus serupa terjadi.

Menurutnya, permasalahannya sebenarnya bukan pada CSRitu  sendiri, namun lebih kepada kekhawatiran daerah terhadap potensi bencana dari aktivitas eksplorasi ataupun eksploitasi seperti yang terjadi pada kasus lapindo (sidoarjo). Kementerian sudah melakukan upaya sosialisasi kepada pemerintah daerah bahwa kasus tersebut meru

pakan kasus yang langka di dunia sehingga pemerintah daerah bisa memahaminya. “ini sering sekali menjadi kendala hampir di semua pemerintah daerah,” tandasnya.   

Heri Purnomo berpendapat CSR  tidak harus dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk komitmen sosial. Ketika perusahaan beroperasi di suatu wilayah, masyarakat di daerah tersebut dapat merasakan pembangunan infrastrukturnya seperti akses jalan untuk kepentingan lalu lintas, sekolah untuk kepentingan pendidikan dan tempat ibadah.  Kendati demikian, ia mengingatkan dalam hal ini, program tersebut jangan dimasukan ke dalam alokasi APBD, mengingat banyak program CSRyang sering disalahgunakan dalam postur anggaran daerah. “Bila CSRdi wujudkan dalam bentuk uang, bocor nanti takutnya,” terangnya.

Mengenai sanksi, ia tidak menjelaskannya secara rinci, menurutnya jika pemerintah daerah yang menerima dana CSR tidak menyalurkan sebagaimana mestinya maka seperti apa sansksinya, akan diserahkan kepada SKK Migas. Kendati demikian, sanksi dalam konteks ini tetap ada.

“Kita kan pengawas, sejauh ini sudah kita awasi pelaksanaan penyaluran dana CSR, benar atau tidak, kalau tidak benar maka kita berikan sanksi . kalau detail sanksinya silahkan anda tanyakan ke SKK Migas saja. Secara operasional saya tidak mengetahuinya secara rinci, hanya saja hal tersebut ada, namun belum berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Aturan mengenai  CSR sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 74 ayat (1) disebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung  jawab sosial dan lingkungan. Pada Ayat (2) UU PT juga dijelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, khususnya pasal 13 huruf l, telah mengklasifikasi biaya program CSRsebagai biaya yang dibebankan kepada perusahaan kontraktor (di luar biaya produksi).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info