Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah adanya praktik kartel di industri perbankan, seperti yang diutarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Praktik persaingan di industri perbankan dalam menentukan suku bunga justru dianggap hal yang biasa.
Dalam menyampaikan pemaparannya di depan Panja Suku Bunga di Komisi XI DPR, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo membantah adanya praktik kartel atau oligopoli di perbankan Indonesia. Ini dikarenakan terdapat kewajiban bank melaporkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang komponennya adalah Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya overhead dan profit margin yang mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya.
Dengan begitu, penentuan suku bunga bukan berdasarkan adanya kesepakatan, tapi sudah melalui perhitungan yang matang. "Jika SBDK tersebut ditambah premi risiko menjadi suku bunga kredit, maka sampai dengan tahap ini kartel tidak mungkin terjadi, karena SBDK mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya bukan berdasarkan hasil kesepakatan atau perbandingan dengan bank lain," kata Perry, Senin (8/4).
Selain tak ada persekongkolan dalam menetapkan suku bunga kredit, menurut Perry, alasan lain tak terjadinya kartel atau oligopoli, adalah cenderung menurunnya suku bunga kredit dan deposito selama ini.
"Hal ini biasanya, karena jika ada praktik kartel suku bunga pasti akan cenderung stabil atau bahkan bisa lebih meningkat," ujarnya.
Terpisah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, dirinya tidak melihat adanya indikasi praktik kartel atau oligopoli perbankan di Indonesia seperti yang diduga oleh sejumlah kalangan belakangan ini.
Menurutnya, praktik-praktik persaingan antara bank yang satu dengan yang lain memang merupakan hal yang biasa dan tidak dipandang sebagai praktik kartel perbankan. "Saya melihat walaupun mereka dimiliki oleh pemilik yang sama, praktik-praktik persaingan sehat itu tetap berjalan," ujarnya.
Muliaman mencontohkan bank-bank BUMN yang kendati sama-sama dimiliki oleh pemerintah, namun tetap berkompetisi dan bertarung di lapangan.
"Bayangkan saja, sesama bank pemerintah saja persaingan di antara mereka itu real dan mereka battle baik di daerah dan di pusat. Jadi saya kira conduct of competition itu yang harus dilihat," katanya.
Namun, Muliaman mengatakan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dugaan adanya praktik kartel perbankan di tanah air. Menurutnya, isu adanya kartel ini akan menjadi perhatian OJK setelah efektif mengawasi perbankan di awal tahun 2014.
"Tentu saja itu nanti akan menjadi bagian perhatian kami karena pengawasan bank kan belum masuk ke kami. Selain itu, kami juga akan menjalin komunikasi dengan lembaga seperti KPPU yang sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh BI," ujarnya.
Sebelumnya, KPPU menduga ada praktik persaingan tidak sehat yang terjadi di sektor perbankan Indonesia. Sebelum menyampaikan sinyalemen ini ke publik, KPPU telah mengawasi sektor perbankan sejak 2008 silam. Hasil pengawasan Komisi selama lima tahun terakhir menunjukkan ada indikasi kartel di sektor perbankan.
Indikasi pertama yang menguatkan dugaan kartel adalah tingginya tingkat suku bunga di Indonesia yang masih berada di angka 5,75%. Suku bunga tinggi ini memberikan dampak yang kurang baik bagi perekonomian Indonesia, khususnya saat menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015. Konsumen perbankan juga bisa dirugikan akibat kartel.
Para pengusaha yang mendapatkan dana pembiayaan dari perbankan harus menutupi modal dengan menaikkan harga jual produk-produkmereka. Alhasil, produk pengusaha Indonesia akan kalah bersaing dengan produk luar yang lebih murah. “Indonesia hanya akan menjadi penonton saja,” kata Ketua KPPU Nawir Messi di DPR beberapa waktu lalu.
Sinyalemen lain yang menunjukkan indikasi kartel adalah stuktur market share yang berlaku di perbankan. Dari struktur market share ini, KPPU melihat ada beberapa bank besar yang menguasai pasar dan membentuk praktik oligopoli. Sayang, Messi tidak menyebutkan siapa saja bank besar itu.
Indikasi lain yang menunjukkan adanya kartel adalah perilaku perbankan. Sekilas praktik perbankan Indonesia memang menunjukkan ada market leader. Market leader inilah yang menentukan tingkatan suku bunga. Ketika market leader menaikkan suku bunga, bank-bank lain juga ikut naik. Hampir mustahil suku bunga mengalami penurunan. Hal ini terlihat ketika BI menurunkan BI rate, suku bunga di perbankan nasional tidak ikut turun.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, juga merasa heran dengan tingginya tingkat suku bunga bank. Suku bunga bank Indonesia sangat tinggi di banding negara-negara lain. Padahal, penduduk Indonesia adalah mayoritas Muslim di mana Muslim berpikiran bunga adalah haram.
Sebaliknya, Jepang yang penduduknya tidak muslim berhasil menetapkan suku bunga banknya ke angka mendekati 0,00. “Ini PR besar bagi bank-bank Indonesia. Jepang yang nonmuslim saja suku bunganya hampir 0,00 sekian,” jelas Nina.
Nina sepakat dengan KPPU tentang penyebab tingkat suku bunga bank di Indonesia masih tinggi. Menurutnya, memang ada permainan market leader bank dan praktik oligopoli. Market leader ini-lah yang menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga bank.
