Karakteristik SBI Syariah
1. menggunakan akad ju'alah* 2. satuan unit sebesar Rp1 juta 3. berjangka waktu paling kurang satu bulan dan paling lama 12 bulan; 4. diterbitkan tanpa warkat (scripless) 5. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia, dan 6. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
*Berdasarkan fatwa DSN-MUI, SBI Syariah juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, wadiah, qardh, dan wakalah. |
BUS atau UUS akan dikenai sanksi jika transaksi SBI Syariah oleh BUS atau UUS dinyatakan batal karena dua hal. Pertama, tidak memiliki saldo rekening giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi pembelian SBI Syariah. Kedua, tidak memiliki saldo rekening surat berharga dan saldo rekening giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi pembelian SBIS.
Sanksi yang akan dikenakan adalah teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar satu per seribu dari nilai transaksi SBI Syariah yang dinyatakan batal, atau paling banyak sebesar Rp1 miliar untuk setiap transaksi SBI Syariah yang dinyatakan batal.
Dalam hal transaksi SBI Syariah yang dilakukan BUS atau UUS dinyatakan batal untuk yang ketiga kalinya – dalam kurun waktu enam bulan– selain dikenakan sanksi tadi, BUS atau UUS juga dikenai sanksi pemberhentian sementara mengikuti lelang SBI Syariah minggu berikutnya; dan larangan mengajukan Repo SBI Syariah selama lima hari kerja berturut-turut terhitung sejak BUS atau UUS dikenakan teguran tertulis ketiga.
Lantas bagaimana dengan SWBI yang telah terbit? Dalam PBI itu disebutkan, SWDI yang telah diterbitkan sebelum PBI 10/11/PBI/2008 diberlakukan, tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan dalam PBI No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang SWBI sampai SWBI tersebut jatuh tempo.
Sebelumnya, beberapa pengamat perbankan menilai adanya SBI syariah bisa menimbulkan masalah penumpukan dana bank syariah seperti halnya terjadi pada SBI selama ini. Namun, penempatan dana itu bisa digunakan bank sentral dalam mengelola moneter.
Direktur Perbankan Syariah BI Ramzi A. Zuhdi mengatakan instrumen moneter ini, akan membantu perbankan syariah di Tanah Air dalam menyerap simpanan dana masyarakat yang saat ini sudah meningkat. Ia menambahkan, banyak BUS atau UUS yang menolak simpanan pihak ketiga karena tidak tahu kemana dananya akan ditempatkan. Mereka kesulitan untuk mencari nasabah kredit dengan cepat, ujarnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Siti Ch Fadjrijah mengungkapkan, SBI Syariah tidak serta merta ditujukan untuk menyerap likuiditas di bank syariah. Alasannya, bank syariah nasional kini justru memiliki penempatan kredit atau loan to deposit ratio (LDR) yang sangat tinggi di atas 100 persen.
















