Kejaksaan memastikan perkara yang menjerat dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto akan dihentikan. Penghentian itu dilakukan dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini ditegaskan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy, di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (30/11).
Didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Setia Untung Arimuladi, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Andi Nirwanto dan Direktur Penuntutan pada Jampidsus Fietra Sani, Marwan menuturkan, keputusan menerbitkan SKPP ini sudah disetujui Jaksa Agung Hendarman Supandji. "Beliau (Hendarman) mengatakan, kalau bisa dipercepat kenapa harus menunggu," ujar Marwan kepada wartawan.
Atas petunjuk Jaksa Agung, Marwan memerintahkan Kajari Jaksel dan Kajati DKI agar membuat pertimbangan hukum. "Sesegera mungkin, dan malam nanti harus sudah selesai. Besok JPU akan mengirimkan pertimbangan hukum ke Kajari," ujarnya.
Kajari selanjutnya akan meneruskan usul pertimbangan hukum JPU kepada Kajati DKI. Esok, Selasa (1/12) pukul 13.00 WIB Kajati akan menandatangani Penerbitan SKKP tersebut. Selain itu, Marwan memerintahkan Kajati agar Kajari mengundang Bibit dan Chandra datang ke Kejari pukul 16.00 WIB untuk menandatangani berita acara penerimaan SKPP.
Tiga Alasan Penghentian
Alasan penghentian penuntutan perkara itu, kata Marwan, melingkupi tiga faktor. Pertama, alasan Yuridis. Menurutnya, meski perbuatan Bibit dan Chandra telah memenuhi rumusan delik sebagaimana pasal yang disangkakan yakni Pasal 12 huruf e dan Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun kejaksaan memandang keduanya tidak menyadari dampak perbuatan tersebut.
Pasalnya, menurut mantan Kajati Jawa Timur ini, keduanya dianggap wajar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahkan tugas dan wewenang tersebut telah dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya. Sehingga dapat diterapkan Pasal 50 KUHP yang menyebutkan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan UU, tidak dipidana".
