Perlahan-lahan berubah-ubahnya draf UU Cipta Kerja terungkap ke publik sejak disetujui dalam rapat paripurna. Saat penyerahan dari Baleg DPR ke Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg), Rabu (14/10/2020), draf final UU Cipta berjumlah 812 halaman. Tapi, fakta terbaru, muncul lagi draf UU Cipta Kerja dengan 1.187 halaman setelah MUI dan Muhammadiyah menerima draf tersebut dari Setneg, Rabu (21/10/2020) kemarin.
Sejak disetujui, draf UU Cipta Kerja telah mengalami beberapa kali perubahan baik dari sisi jumlah halaman maupun diduga substansinya. Mulanya UU Cipta Kerja ini versi 1.208 halaman yang diunggah di situs resmi DPR. Kemudian ada versi 905 halaman saat dibacakan di Sidang Paripurna DPR 5 Oktober 2020.
Lalu muncul kembali versi baru yakni 1.052 halaman dan 1.035 halaman. Saat DPR menyerahkan naskah final ke pemerintah pada 14 Oktober 2020, UU Cipta Kerja memiliki 812 halaman. Saat itu, DPR menyatakan naskah sudah final. Kini naskah berubah lagi dan bertambah menjadi 1.187 halaman.
Pada Kamis (22/10/2020), ada temuan hilangnya Pasal 46 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dari UU Cipta Kerja dalam naskah 1.187 halaman yang sudah dipegang pemerintah. Pasal 46 UU Migas berisi 4 ayat itu hilang dan tidak ada keterangan bahwa pasal yang bersangkutan dihapus. Padahal, dalam draf UU Cipta Kerja versi 812 halaman, pasal itu masih ada dan terdiri dari 4 ayat.
Perbedaan lain juga terlihat pada Bab VIA tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Restribusi. Versi 812 halaman, Bab VIA disisipkan di antara Bab VI dan Bab VII. Sedangkan versi 1.187 halaman, BAB VIA berubah menjadi BAB VIIA yang disisipkan diantara Bab VII dan Bab VIII.
Protes dan kritik dari berbagai kalangan kembali tertuju pada pemerintah dan DPR. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat dikonfirmasi Hukumonline tak merespon. Namun, di beberapa media, Supratman membenarkan Sekretariat Negara (Setneg) mengoreksi Pasal 46 UU Cipta Kerja terkait tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas). Penghapusan pasal itu, menurutnya atas keinginan pemerintah yang mengusulkan pengalihan kewenangan BPH Migas ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral terkait dengan tol fee.
Namun, dalam pembahasan RUU di tingkat Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah, ternyata diputuskan tidak diterima. Namun hingga draf resmi 812 dilayangkan ke Presiden, ketentuan Pasal 46 ayat (1-4) memang masih tertuang dalam naskah tersebut. Setneg pun, kata Supratman, mengklarifikasi ke anggota Baleg, dan membenarkan Pasal 46 semestinya tak ada di draf resmi.
Terkait Bab VIA, politisi Partai Gerindra ini menerangkan posisi bab VIIA berada antara Bab VII dan Bab VIII, bukan di Bab VIA. Hal ini diketahui setelah pihaknya memeriksa kembali bersama Badan Keahlian Dewan (BKD). Dia memastikan penghapusan Pasal 46 ayat (1) sampai dengan (4) serta Bab VIA diantara Bab VII dan VIII hanya kesalahan pengetikan dan penempatan semata. “Tidak mengubah isi sama sekali,” katanya.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Muhammad Nur Sholikin melihat adanya perubahan materi UU Cipta Kerja oleh pemerintah sebagaimana diakui Ketua Baleg Supratman Andi Agtas membuktikan proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak dilakukan melalui proses yang akuntabel. Perubahan berupa penghapusan atau penambahan materi setelah pengesahaan dalam rapat paripurna merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan atau cacat formil.
Merujuk Pasal 72 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perubahan memungkinkan hanya teknis penulisan sebelum ditandatangani dan diundangkan dalam lembaran negara. Menurut Sholikin, ketentuan tersebut mengatur sangat limitatif terkait dengan teknik penulisan disesuaikan dengan kebutuhan penandatanganan dan pengundangan.
“Tidak boleh sedikitpun terjadinya perubahan norma, menghapus, atau menambah norma dalam naskah UU setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR,” ujar Sholikin saat dihubungi Hukumonline, Jumat (23/10/2020). (Baca Juga: Menakar Efektivitas Pembentukan Peraturan Turunan UU Cipta Kerja)
Dia menilai perubahan draf UU Cipta Kerja hasil rapat paripurna merusak prinsip keterwakilan DPR atau pemerintah sendiri. “Fakta ini memperkuat pertanyaan, apakah memang sudah ada naskah RUU Cipta Kerja yang disahkan saat rapat paripurna?”
Peneliti Senior Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Indonesia ini menilai tindakan menyimpangi tata tertib proses pembentukan UU dan validitas naskah UU Cipta Kerja yang masih simpang siur ini bukti proses legislasi tidak akuntabel dan beretika. Dalam proses yang tidak beretika itu, besar kemungkinan menyimpangi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatannya.
Dia menuntut pemerintah dan DPR bertanggung jawab terhadap proses legislasi yang tidak beretika tersebut. Sebab, tanpa pertanggungjawaban justru bakal memperburuk kepercayaan publik terhadap proses legislasi di DPR dan pemerintah. “Tentu hal ini berbahaya terhadap tata kelola pemerintahan dan sistem bernegara kita.”
Bagi Sholikin, bila Presiden Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja dan mengundangkannya, hal ini bentuk "bencana legislasi". Harapan terakhir untuk membatalkan UU Cipta Kerja ini sekaligus menyelamatkan sistem legislasi berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia menilai serangkaian tindakan legislasi yang mencurigakan dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini harus bisa dituntaskan melalui pengujian formil di MK. Menurutnya, pengujian UU Cipta Kerja ini menjadi batu ujian bagi objektivitas dan independensi MK dalam memeriksa dan memutus perkara ini. “Saatnya MK membuktikan bahwa pengujian formil memang benar-benar ada dalam sistem hukum kita dan tak hanya ada dalam tataran teoritis,” tegasnya.
Direktur Pusat Studi Konstitusi Feri Amsari menilai Setneg tak bisa seenaknya mencabut atau mengubah pasal dalam UU yang telah disetujui bersama DPR dan pemerintah. Semua tahapan pembentukan UU telah diatur jelas dalam UU 12/2011; UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3); dan Tata Tertib DPR.
“Hal ini semakin menambah jumlah poin kecacatan pembentukan UU ini. Secara administratif ini menunjukan proses penyusunan UU yang berantakan yang semestinya membuat malu pembuatnya,” ujarnya.
Feri meminta MK semestinya membatalkan UU Cipta Kerja jika melihat beberapa fakta kekacauan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja ini karena cacat formil. Sebagai penjaga konstitusi, MK harus bersikap objektif dan berdiri tegak atas nama hukum dan keadilan. “Semestinya MK membatalkan jika hukum yang dijadikan acuan. Kalau yang lain dijadikan acuan, yaa saya tidak tahu,” katanya.
Praktik inkonstitusional
Sementara Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simamora menilai terlepas kontra terhadap materi muatan UU Cipta Kerja, pola menghapus sebuah pasal dalam draf UU yang sudah disetujui dalam paripurna upaya menabrak konstitusi. “Ini jelas mengkhianati kedaulatan masing-masing anggota DPR sebagai wakil rakyat yang dikudeta oleh alat kelengkapan dewan (Baleg, red) dan Sekretariat Negara (Setneg),” ujarnya.
Charles geram dengan sikap DPR dan pemerintah dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja ini yang terkesan ugal-ugalan. Bahkan, tanpa etika dan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Dia menilai bila cara-cara yang dilakukan pemerintah dan DPR dalam pembuatan UU Cipta Kerja dibiarkan seperti ini, justru bakal menjadi preseden buruk ke depannya dalam proses pembentukan UU lain.
“Jika praktik inkonstitusional ini dibiarkan akan mengarah pada pelanggaran yang lebih besar lagi. UU bisa saja diselesaikan di bawah meja melalui kongkalikong pemerintah dan sebagian kecil anggota DPR, paripurna kehilangan substansinya dan formalitas saja untuk melegalkan tindakan ugal-ugalan. UU Cipta Kerja wajib batal,” pintanya.
Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius pun geram. Dia mengaku kesal dengan cara-cara DPR dan pemerintah dalam pembuatan UU Cipta Kerja ini. Saat DPR dan pemerintah berupaya meyakinkan publik tentang UU Cipta Kerja berjalan baik, justru kembali tercoreng dengan peristiwa penghapusan Pasal 46 terkait dengan minyak dan gas bumi.
Menurutnya, informasi penghapusan pasal atas permintaan Setneg menambah kejengkelan publik. DPR maupun pemerintah seolah tak merasa bersalah, apalagi menyesal dalam klarifikasinya yang disampaikan pimpinan Baleg. Seolah praktik penghapusan pasal seusai draf disetujui bersama menjadi hal lumrah dan biasa.
“Pengakuan adanya penghapusan ketentuan terkait minyak dan gas bumi oleh Setneg menjadi bukti UU Cipta Kerja ini kacau balau. Sangat tak layak sebuah UU jika didalamnya ada pasal-pasal yang tak disadari keberadaannya, bahkan oleh pembuatnya sendiri,” bebernya.
Dia menilai pengakuan pimpinan Baleg seharusnya mengakhiri atau jawaban kecurigaan publik belakangan ini. Dengan begitu, upaya revisi yang diakui DPR hanya terkait hal teknis penulisan setelah RUU disetujui, hanya bualan belaka. Faktanya, terdapat pasal yang sudah ditolak saat proses pembahasan, namun masih tercantum dalam naskah UU Cipta Kerja yang resmi dikirimkan DPR ke pemerintah. “Ini sesungguhnya mengkonfirmasi bahwa naskah RUU Cipta Kerja ini abal-abal,” ujarnya.
Menurutnya, fakta ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Dia mendorong kepolisian atau kejaksaan dapat menelusuri motif penghapusan pasal dalam UU Cipta Kerja oleh Setneg. Dari sisi politik, fakta penghapusan pasal membuktikan UU Cipta Kerja cacat formil atau kehilangan legitimasinya. “Adanya kekacauan naskah UU ini harus mendorong Presiden secara politik menggunakan kewenangannya membatalkan UU Cipta Kerja ini,” pintanya.
Presiden dapat menggunakan instrumen Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Menurutnya, Presiden seharusnya menganggap peristiwa ini menjadi sesuatu hal yang serius. “Karena ia dianggap yang mendesain sebuah UU yang isinya tak bisa dipertanggungjawabkan.”
