Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah melaporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) nama anggota dewan yang diduga mencatut nama Presiden untuk mendapatkan saham dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Namun, jika laporan tersebut tidak terbukti, bukan tidak mungkin Sudirman dapat dilaporkan balik lantara dugaan pencemaran nama baik.
“Apakah (laporan) dia (Sudirman Said, red) bener gak. Kalau dia sudah membuka nama (anggota dewan ke MKD) dan ternyata tuduhan itu tidak benar, saya akan minta anggota DPR itu melaporkan Sudirman Said. Dia bisa dituntut karena mencemarkan nama baik seseorang bahkan lembaga DPR,” ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR, Senin (16/11).
Ia berpendapat Sudirman tak perlu lagi enggan menyebut nama. Sifat terbuka pejabat publik di era demokrasi mesti dikedepankan. Tak perlu lagi menyembunyikan nama pencatut jika memiliki bukti.
"Setahu saya yang bicara soal freeport dan MoU itu Sudirman Said sendiri. Termasuk panjang smelter. Sudirman Said bukan menteri yang berprestasi. Dia mengalihkan isu. Sebut aja dong. Gak usah takut,” imbuhnya.
Politisi Partai Gerindra itu lebih lanjut mengatakan, terkait dengan bukti rekaman yang diboyong ke MKD oleh Sudirman dinilai janggal. Ia menengarai, jika benar terdapat rekaman, perlu dipertanyakan siapa yang melakukan perekaman. Pasalnya kata Fadli, merekam pembicaraan dua orang yang bercakap tanpa izin merupakan tindak pidana.
“Saya kira orang yang merekam ini segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan kalau Sudirman Said menggunakan rekaman itu yang belum diketahui isinya, maka Sudirman juga bisa dipidana menyebarluaskan karena menjadi suatu fitnah,” ujarnya.
Anggota Komisi III Ruhut Sitompul berpendapat, laporan Sudirman mesti disikapi dengan positif sepanjang memiliki bukti yang kuat. Dengan kata lain, laporan ke MKD pun tak sia-sia. Nah, setelah laporan diterima, masyarakat diharapkan memberikan kesempatan agar MKD bekerja.
