Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said transparan dengan cara membuka identitas orang yang diduga menjadi mafia Freeport di kalangan terbatas. Langkah itu perlu dilakukan bila Sudirman Said enggan menyebut secara terbuka kepada publik.
“Saya percaya Sudirman Said, tinggal selangkah lagi. Kalau tidak bisa disampaikan terbuka, sampaikan di kalangan terbatas,” ujarnya di komplek Gedung Parlemen, Jumat (13/11).
Di era demokrasi, sikap terbuka pejabat publik menjadi keharusan. Menurutnya tak boleh lagi adanya lobi tersembunyi, mencatut nama orang, mau pun melakukan misi tersembunyi. Ia berpendapat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel dan berintegritas, pejabat publikperlu bersikap terbuka. “Ini kan katanya pejabat, ada ekesekutif, legislatif. Karena dari pada nebak-nebak mending disampaikan,” imbuhnya.
Anggota Komisi VI DPR Refrizal berpandangan desakan kalangan parlemen terhadap Menteri ESDM untuk membuka identitas politisi yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia. Ia menilai pencatutan nama orang nomor I dan II itu menyangkut kredibilitas pemerintah dalam pemberantasan mafia minyak dan gas di Tanah Air.
Dikatakan Refrizal, keengganan Sudirman menyebut nama orang yang diduga sebagai mafia Freeport dimaksud berdampak kredibilitas pemerintah menjadi taruhan. Nah untuk membuat terang, maka Sudirman tak ada alasan untuk menyebut nama ke publik atau ke kalangan terbatas. Misalnya penegak hukum. “Bila Pak Sudirman tetap bungkam, kredibilitas pemerintah yang akan menjadi taruhannya,” ujarnya.
Anggota Komisi I TB Hasanudin menambahkan bila Sudirman Said memiliki itikad baik, maka bakal disebut nama mafia tersebut. Namun sayangnya, kata TB Hasanudin, Sudirman ditengarai tidak memiliki niat baik untuk membersihkan negara dari penyelewengan. “Dia lebih suka menggoreng cerita untuk mengadu publik dengan politikus. Tujuannya agar negara tak stabil akibat kegaduhan yang berlarut-larut,” imbuhnya.
Ia berpendapat sedari awal Sudirman menyebut adanya politisi berkuasa yang mencatut nama Presiden dan Wapres dengan meminta jatah saham dari PT Freeport. Menurutnya, setelah dipanggil presiden, Sudirman baru mengatakan pelakunya adalah anggota DPR.
“Dia pun masih menggorengnya dengan tetap tidak menyebut nama. Bahkan dia mengatakan kan konsultasi dulu dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai semestinya jika sudah mengantongi nama, Sudirman tak perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan MKD. Sebaliknya, setelah menyebut nama Sudirman dapat langsung melaporkan ke MKD terkait dugaan pelanggaran kode etik sebagai anggota dewan.
Selanjutnya, Sudirman dapat menindaklanjuti laporan ke pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penipuan. Sayangnya, Sudirman tidak melakukan hal tersebut. Bila Sudirman melakukan hal tersebut, setidaknya publik dan anggota dewan tidak menjadi gaduh akibat pernyataan yang setengah hati. “Sangat disesalkan, seorang menteri malah membuat suasana menjadi gaduh, jauh dari sikap kenegarawanan,” ujarnya.
Anggota Komisi VII Iskan Qolba Lubis menambahkan Menteri ESDM semestinya tidak mengalihkan isu Freeport ke ranah politik. Soalnya isu energi yang sedang dihadapi bangsa berkaitan dengan persoalan keadulan sumber daya alam yang terabaikan. Ia berpandangan sesuai standar internasional, kontraktor yang telah habis masa kontraknya sudah semestinya menyerahkan pengelolaanya kepada negara.
“Tidak logis jika negara sebagai pemilik kekayaan alam, untuk mendapatkan bagian harus membayar tanah dan kandungannya. Di mana kedaulatan Negara?,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai dengan tidak mengalihkan isu ke ranah politik, setidaknya Sudirman tidak menciptakan kegaduhan baru. “Apalagi sekarang dia menuding seseorang tanpa nama. Kalau memang memiliki bukti kuat sebaiknya sebut saja namanya,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, akhir pekan lalu Sudirman menyebut adanya oknum yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengambil keuntungan pribadi. Nama orang nomor satu dan dua di negeri itu dimanfaatkan untuk meminta jatah saham dari PT Freeport Indonesia.
Sudirman mengatakan orang tersebut menjual nama presiden dan Wapres untuk menjadi perantara perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Pasalnya sesuai dengan kontrak, izin perusahaan asal Amerika Serikat itu berakhir 2021 mendatang. Terhadap insiden tersebut, Sudirman sudah melapor ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Keduanya, kata Sudirman marah besar dengan dicatut namanya. Tujuan pelaporan tersebut agar presiden dan Wapres menindaklanjuti informasi tersebut.
“Saya percaya Sudirman Said, tinggal selangkah lagi. Kalau tidak bisa disampaikan terbuka, sampaikan di kalangan terbatas,” ujarnya di komplek Gedung Parlemen, Jumat (13/11).
Di era demokrasi, sikap terbuka pejabat publik menjadi keharusan. Menurutnya tak boleh lagi adanya lobi tersembunyi, mencatut nama orang, mau pun melakukan misi tersembunyi. Ia berpendapat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel dan berintegritas, pejabat publikperlu bersikap terbuka. “Ini kan katanya pejabat, ada ekesekutif, legislatif. Karena dari pada nebak-nebak mending disampaikan,” imbuhnya.
Anggota Komisi VI DPR Refrizal berpandangan desakan kalangan parlemen terhadap Menteri ESDM untuk membuka identitas politisi yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia. Ia menilai pencatutan nama orang nomor I dan II itu menyangkut kredibilitas pemerintah dalam pemberantasan mafia minyak dan gas di Tanah Air.
Dikatakan Refrizal, keengganan Sudirman menyebut nama orang yang diduga sebagai mafia Freeport dimaksud berdampak kredibilitas pemerintah menjadi taruhan. Nah untuk membuat terang, maka Sudirman tak ada alasan untuk menyebut nama ke publik atau ke kalangan terbatas. Misalnya penegak hukum. “Bila Pak Sudirman tetap bungkam, kredibilitas pemerintah yang akan menjadi taruhannya,” ujarnya.
Anggota Komisi I TB Hasanudin menambahkan bila Sudirman Said memiliki itikad baik, maka bakal disebut nama mafia tersebut. Namun sayangnya, kata TB Hasanudin, Sudirman ditengarai tidak memiliki niat baik untuk membersihkan negara dari penyelewengan. “Dia lebih suka menggoreng cerita untuk mengadu publik dengan politikus. Tujuannya agar negara tak stabil akibat kegaduhan yang berlarut-larut,” imbuhnya.
Ia berpendapat sedari awal Sudirman menyebut adanya politisi berkuasa yang mencatut nama Presiden dan Wapres dengan meminta jatah saham dari PT Freeport. Menurutnya, setelah dipanggil presiden, Sudirman baru mengatakan pelakunya adalah anggota DPR.
“Dia pun masih menggorengnya dengan tetap tidak menyebut nama. Bahkan dia mengatakan kan konsultasi dulu dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai semestinya jika sudah mengantongi nama, Sudirman tak perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan MKD. Sebaliknya, setelah menyebut nama Sudirman dapat langsung melaporkan ke MKD terkait dugaan pelanggaran kode etik sebagai anggota dewan.
Selanjutnya, Sudirman dapat menindaklanjuti laporan ke pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penipuan. Sayangnya, Sudirman tidak melakukan hal tersebut. Bila Sudirman melakukan hal tersebut, setidaknya publik dan anggota dewan tidak menjadi gaduh akibat pernyataan yang setengah hati. “Sangat disesalkan, seorang menteri malah membuat suasana menjadi gaduh, jauh dari sikap kenegarawanan,” ujarnya.
Anggota Komisi VII Iskan Qolba Lubis menambahkan Menteri ESDM semestinya tidak mengalihkan isu Freeport ke ranah politik. Soalnya isu energi yang sedang dihadapi bangsa berkaitan dengan persoalan keadulan sumber daya alam yang terabaikan. Ia berpandangan sesuai standar internasional, kontraktor yang telah habis masa kontraknya sudah semestinya menyerahkan pengelolaanya kepada negara.
“Tidak logis jika negara sebagai pemilik kekayaan alam, untuk mendapatkan bagian harus membayar tanah dan kandungannya. Di mana kedaulatan Negara?,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai dengan tidak mengalihkan isu ke ranah politik, setidaknya Sudirman tidak menciptakan kegaduhan baru. “Apalagi sekarang dia menuding seseorang tanpa nama. Kalau memang memiliki bukti kuat sebaiknya sebut saja namanya,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, akhir pekan lalu Sudirman menyebut adanya oknum yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengambil keuntungan pribadi. Nama orang nomor satu dan dua di negeri itu dimanfaatkan untuk meminta jatah saham dari PT Freeport Indonesia.
Sudirman mengatakan orang tersebut menjual nama presiden dan Wapres untuk menjadi perantara perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Pasalnya sesuai dengan kontrak, izin perusahaan asal Amerika Serikat itu berakhir 2021 mendatang. Terhadap insiden tersebut, Sudirman sudah melapor ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Keduanya, kata Sudirman marah besar dengan dicatut namanya. Tujuan pelaporan tersebut agar presiden dan Wapres menindaklanjuti informasi tersebut.