Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, belakangan terakhir menjadi sorotan. Bukan karena kinerjanya, namun pernyataannya yang menyebut adanya dugaan mafia berlatar belakang politisi yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tujuannya, ditengarai untuk mendapat sejumlah saham di PT Freeport Indonesia.
Ketua Komisi VII DPR Kadaya Warnika mengatakan, ketimbang membuat negara gaduh, Sudirman Said diminta membuka nama, setidaknya melaporkan ke penegak hukum agar dapat diselidik. “Akan lebih bijak kalau seandainya menteri itu menyampaikan saja yang dimaksud siapa, sehingga tidak menjadi saling curiga dan tidak ada manfaatnya cuma buat kegaduhan aja,” ujarnya, Kamis (12/11).
Ia berharap dengan diungkapkan ke publik maupun ke penegak hukum, akan membuat persoalan menjadi terang benderang, ketimbang hanya menjadi teka-teki. Akibatnya, publik hanya menerka-nerka tanpa ada kejelasan. Menurutnya, sepanjang dijelaskan dengan bukti yang cukup tak akan menjadi persoalan.
“Tetapi kalau hanya seseorang itu hanya aan membuat gaduh tenaga kita dan bangsa,” katanya.
Usai masa reses, komisi yang dipimpinnya akan mengundang Sudirman dalam rangka meminta klarifikasi. Ia menilai persoalan tersebut menjadi serius ketika pejabat negara membuat pernyataan tanpa bukti. Makanya, perlu diklarifikasi siapa gerangan politisi yang lancang mencatut nama Presiden dan Wapres hanya untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan pribadinya itu.
“Iya akan kita tanyakan (setelah masa reses), karena masalah ini sangat serius jadi dicelarkan dan itu kita hanya mendapatkan kegaduhan, manfaatnya tidak dapat,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Senada, anggota Komisi VII Kurtubi mengatakan dengan menyebutkan nama politisi yang ditengarai mencatut orang No. 1 dan 2 di republik ini dapat menghindari timbulnya fitnah. Ia berpandangan ketika telah terjadi praktik mafia, maka Sudirman Said baiknya melaporkan ke penegak hukum.
“Karena ini sudah ada mafia yang bermain, Sudirman Said juga serahkan ke hukum biar proses hukum yang menentukan. Jadi di bawa ke ranah hukum,” ujarnya.