BLT Akan Diganti Program Keluarga Harapan
Berita

BLT Akan Diganti Program Keluarga Harapan

Pemerintah akan memprioritaskan tujuh kebijakan ekonomi di tahun 2010. Ke depan, program BLT akan dihapus dan digantikan Program Keluarga Harapan (PKH).

Yoz/Fat
Bacaan 2 Menit
BLT Akan Diganti Program Keluarga Harapan
Hukumonline

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan tetap menjalankan tujuh kebijakan ekonomi nasional sebagai prioritas tahun selanjutnya. Ketujuh prioritas kebijakan tersebut yakni, pertama, menjaga sektor riil tetap bergerak dengan salah satunya mengeluarkan kebijakan insentif fiskal untuk mendorong sektor riil tumbuh cepat. Kedua, mencegah terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seiring upaya menurunkan angka pengangguran. Meski krisis global, pertambahan pengangguran hanya sebesar 60 ribu orang, jauh dari perkiraan semula sebesar 1,5 juta orang, katanya saat pidato kenegaraan mengenai Nota Keuangan RAPBN 2010, Selasa (03/8), di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.


Kebijakan yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjaga angka inflasi dapat dipertahankan serendah mungkin. Hingga Juli 2009, angka inflasi year on year hanya 2,71 persen, ujarnya. Menurutnya, angka inflasi tersebut merupakan angka inflasi terendah sejak tahun 2000. Keempat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen. Di antaranya, penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi, peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penurunan harga BBM, kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen, dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat miskin.


Kelima, SBY menjelaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan pada masyarakat miskin, melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Keluarga Harapan (PKH), beras bersubsidi, dan BLT. Keenam, menjaga ketahanan pangan dan energi. "Kita sudah antisipasi datangnya El Nino yang akan menyebabkan kekeringan pada kahir tahun 2009 dan awal tahun 2010," kata dia.

 

Langkah-langkah untuk mengantisipasi fenomena alam itu di antaranya dengan menjaga kecukupan cadangan beras melalui stok Bulog (Badan Urusan Logistik) minimal 1,5 juta ton.Pemerintah juga akan melanjutkan program beras bersubsidi untuk 17,5 juta rumah tangga sasaran sebanyak 15 kilogram selama 12 bulan. Untuk antisipasi El Nino, juga disediakan dana siaga sebesar Rp1 triliun pada tahun 2010.

 

Kemudian yang ketujuh, pemerintah akan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi sekitar 4 - 4,5 persen. Pada tahun-tahun mendatang, seiring membaiknya situasi ekonomi dunia, maka diperkirakan ekonomi kita akan tumbuh 5 persen atau lebih pada tahun 2010, ujarnya.

 

Menteri Keuangan sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan program BLT tidak akan ada lagi mulai tahun 2010. Tahun 2010 tidak ada BLT tapi adanya program PKH (Program Keluarga Harapan) dengan budget 1,1 triliun, ujarnya dalam jumpa pers seusai  pidato kenegaraan.  Menurutnya, dihapusnya BLT ini menjadi salah satu faktor yang membuat konsumsi rumah tangga di 2010 menjadi lebih rendah pertumbuhannya yaitu 4,2 persen dari 5,4 persen di 2009.

 

Pernyataan Sri Mulyani menimbulkan reaksi dari kalangan DPR. Menurut Ketua DPR Agung Laksono, meski BLT ditiadakan pada tahun 2010, tapi angka untuk jaring pengaman tetap ada. Ia mengatakan, dipertahankan atau tidaknya program BLT, tergantung pada perkembangan ekonomi. Bila keadaan ekonomi sudah membaik, kata Agung, program ini bisa ditarik. Tapi menurut saya, untuk saat ini BLT masih diperlukan, tambahnya.

 

Senada dengan Agung, anggota Komisi XI DPR dari FPDIP Maruarar Sirait mengatakan program BLT harus dikombinasikan dengan situasi yang ada. Meski dalam kampanye Pilpres kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terang-terangan menolak BLT, Maruarar menyatakan tidak bisa dipungkiri bahwa masih  ada rakyat yang saat ini membutuhkan cash fresh money. Jangan sampai bantuan seperti ini dipolitisir, jadi harus betul-betul murni bantuan ekonomi, tukasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info