Badan Narkotika Nasional (BNN) menjajaki peluang kerja sama dengan Hukumonline. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Agus Irianto mengatakan BNN terus memperbarui dan mengikuti regulasi yang berkembang dinamis. Nyaris setiap bulan BNN menerbitkan setidaknya satu peraturan baru. Selain untuk menjawab kebutuhan nasional, BNN juga berpeluang ikut menyusun instrumen hukum internasional penanganan penyalahgunaan narkotika di PBB.
BNN terus mengoptimalkan tugas dan fungsinya untuk membuat kebijakan berbasis riset dan penelitian. “Selama ini belum maksimal, sekarang semua kebijakan harus berbasis riset, setidaknya jika menyebut angka bisa dipertanggungjawabkan,” kata Agus dalam diskusi dan audiensi dengan Tim Hukumonline di kantor BNN Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Hasil riset dan penelitian yang dilakukan BNN juga diterbitkan dalam bentuk buku yang bisa diunduh langsung di laman BNN. Sejak 2018, tercatat sedikitnya 50 buku sudah terbit. Layanan terhadap masyarakat terus disempurnakan, salah satunya menghadirkan layanan modern melalui digitalisasi.
Layanan digital yang diselenggarakan BNN ada yang bersifat informatif atau butuh tindak lanjut. Misalnya, layanan informasi dapat diakses dengan mudah di laman BNN seperti berita, dan data atau informasi. Layanan yang butuh tindak lanjut seperti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) karena harus ada tindakan seperti tes urine dan lainnya.
BNN juga mengelola jaringan data dan informasi hukum (JDIH) yang diharapkan pelaksanaannya bisa diperkuat melalui kerja sama dengan Hukumonline. Sehingga JDIH BNN semakin mudah diakses masyarakat secara luas dan informasi yang tersedia lebih lengkap.
Agus memantau Hukumonline sebagai platform hukum terbesar di Indonesia rutin memperbarui data dan informasi yang dikelola. “Kami berharap Hukumonline dapat terus melakukan pembaruan itu dan memperkuatnya. Kami ingin bekerja sama dengan Hukumonline,” ujarnya.
Ia melanjutkan regulasi yang dibuat BNN berkaitan dengan aturan lain, seperti konvensi internasional. Sebab, narkotika di ranah global terus berkembang dan diperlukan peraturan terbaru untuk menghadapi tantangan. Tercatat ada 160 jenis narkotika baru, tapi yang mampu dipantau hanya 97 jenis. Dari 97 narkotika jenis baru itu yang sudah diatur dalam regulasi mencakup 91 jenis, dan 6 sisanya masih dalam proses.
















